Demo tolak RUU HIP. (Foto: Republika)
Demo tolak RUU HIP. (Foto: Republika)

MALANGTIMES - Menjadi pro kontra di kalangan mayarakat, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kini diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).  

Dari kedua RUU tersebut, tentuanya ada sejumlah perbedaan dalam draf. Mulai jumlah bab, pasal, hingga definisi Pancasila.  

Baca Juga : Hari Lahir Pancasila, Gubernur Jatim Khofifah: Tidak Boleh Egois di Situasi seperti Ini

Di RUU HIP terdapat 10 bab dan 60 pasal. Sedangkan di RUU BPIP hanya terdapat 7 bab dan 17 pasal.  

Sedangkan di RUU BPIP, Pancasila didefinisikan sebagai dasar dan ideologi negara yang rumusan sila-silanya tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  pada 18 Agustus 1945.

Bunyinya: “Yang terdiri dari lima sila dan merupakan satu kesatuan sila yang tidak terpisahkan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

RUU BPIP juga tidak memuat ketentuan mengenai Ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila, pembangunan nasional, demokrasi Pancasila, penyelenggara negara, dan masyarakat Pancasila yang ada dalam RUU HIP.

Sementara di RUU HIP, Pancasila didefisinikan sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun ketentuan mengenai pembinaan haluan ideologi Pancasila dalam RUU HIP berubah menjadi pembinaan ideologi Pancasila dalam RUU BPIP.  

Baca Juga : 6 Tahun Tertunda, Jembatan Kedungkandang Siap Dibangun Pekan Depan

Awalnya dalam draf RUU HIP, pembinaan haluan ideologi Pancasila didefinisikan sebagai proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi haluan ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam draf RUU BPIP, pembinaan ideologi Pancasila merupakan kegiatan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara negara serts seluruh elemen masyarakat di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlu diketahui, konsep RUU BPIP telah resmi diserahkan para menteri Jokowi kepada DPR pada Kamis (16/7/2020).   Dalam penyerahan itu, hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Men-PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Mereka disambut  Ketua DPR Puan Maharani serta jajaran wakil ketua DPR seperti  Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.