Kepala Bapenda Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT (kanan) saat sosialisasi WP di kafe yang baru saja beroperasi (Bapenda Kota Malang).
Kepala Bapenda Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT (kanan) saat sosialisasi WP di kafe yang baru saja beroperasi (Bapenda Kota Malang).

MALANGTIMES - Masa transisi, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang memberkan  keringanan pajak daerah non-PBB. Besaran keringanan mencapai 25 persen.

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT menyampaikan, keringanan sebesar 25 persen diberikan kepada wajib pajak (WP) yang sudah memulai usahanya dengan normal. Omzet pada masa pajak bulan Juni, Juli, Agustus 2020 sesuai hasil pengamatan di lapangan (verifikasi lapangan) akan mendapat keringanan.

Baca Juga : Legislatif Nilai Penerimaan dan Potensi PAD Pajak Daerah Kota Malang Tak Ada Kejelasan

"Kebijakan ini sesuai semangat dan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya adil dan memaksa," katanya.

Penerapan kebijakan itu dijalankan dengan cara persuasif, namun tetap humble dan egaliter. Selain itu, masih banyak kemudahan seperti bebas denda telat pelaporan, mundur jatuh tempo dan lain sebagainya.

"Mekanisme tetap sama. Pelaporan omzet setiap bulanannya paling lambat tanggal 10 dengan prosentase 100 persen," tambah Ade.

Mekanisme selanjutnya adalah mengirimkan surat permohonan keringanan pajak daerah yang ditujukan kepada wali kota Malang dengan tembusan kepala Bapenda Kota Malang. Pengurangan berangsur-angsur tersebut mengikuti perkembangan situasi dan pantauan tim di lapangan.

Bukan hanya itu. Ade juga menyampaikan, berbagai kebijakan terkait keringanan pajak telah diberikan Pemerintah Kota Malang selama pandemi covid-19. Tak berhenti sampai di situ. Bermacam stimulus bagi wajib pajak (WP) juga dilancarkan dalam masa transisi menuju new normal atau kebiasaan baru.

Salah satunya berkaitan dengan banyaknya usaha anyar yang bermunculan turut menjadi perhatian Pemkot Malang.

Dalam dua pekan terakhir, OPD eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut mencatat ada belasan cafe baru yang didata sebagai WP.

"Hebatnya, mereka dengan penuh kesadaran mendaftarkan diri sebagai WP Resto dan langsung memiliki NPWPD dari Bapenda," lanjut Sam Ade d'Kross, sapaan akrab kepala Bapenda.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan nyata kepada para pengelola usaha tersebut, Sam Ade ikut turun mendatangi langsung sejumlah kafe baru.

Selain Kafe 'Jagogan Jail' binaan Lapas Kelas 1 Lowokwaru, juga ada Kafe Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Malang di kawasan Arjosari yang notabene binaan koperasi karyawan Kejari Malang. Rabu (15/7) malam, giliran  Kafe Gajah Mada Trail (GMT) binaan Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 di kawasan Kesatrian jadi jujugan.

Meski datang bersama dengan jajaran petugas pajak, gaya sosialisasi yang diusung Sam Ade terkesan santai dan gayeng. Kunjungannya bahkan seperti silaturahmi meski mengedepankan edukasi perpajakan kepada para wajib pajak.

Baca Juga : Kesadaran Sanitasi Sehat Kurang, Cipta Karya Kota Malang Beri Sosialisasi di 3 Kelurahan

Kehadiran pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania itu bahkan disambut langsung oleh Komandan Denpom V/3 Letkol CPM Erwien Ferry Sunarno SH.

Menurut dia, kesadaran pengelola kafe mendaftar sebagai wajib pajak restoran patut menjadi teladan bagi pengusaha kuliner lain di Kota Malang. Yakni berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak untuk pembangunan Bhumi Arema dan kesejahteraan warganya.

"Mereka juga menjadi teladan dan panutan karena mengedepankan protokol covid-19 dalam operasional usahanya," beber Sam Ade d'Kross.

Letkol Erwien turut mengapresiasi kehadiran Sam Ade sebagai bentuk support langsung dari Pemkot Malang. Lebih lanjut dijelaskan Erwien, Kafe GMT selain sebagai tempat usaha, juga sebagai wadah dan media guna semakin merekatkan kekompakan TNI dengan rakyat.

"Kafe ini juga menjalankan usaha penyewaan trail untuk umum dalam menikmati destinasi wisata di wilayah Malang Raya, seperti destinasi ke Kota Wisata Batu, kawasan Bromo hingga Pantai Selatan," terang Letkol Erwien yang punya motto 'Sopan di Jalan, Ganas di Jalur'.

"Juga sebagai tempat nongkrong para pecinta trail dan masyarakat umum yang ingin bersantai," beber dandempom yang juga pembina komunitas trail Ongis Nade Adventure dengan ratusan anggotanya terdiri dari unsur TNI/Polri dan sipil.

Apresiasi khusus disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SH. Menurut dia, Bapenda memang harus lebih berkreasi dan selalu berinovasi  dalam upaya meningkatkan PAD kota Malang.

"Apa yang dilakukan Bapenda lewat sering turun sidak ke kafe-kafe baru adalah langkah yang positif untuk mencari sumber PAD baru. DPRD sangat mengapresiasi dan selalu akan men-support Bapenda sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan di Kota Malang," ujarnya.