Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang, KH. Fadhol Hija saat dikonfirmasi oleh awak media dikediamannya di wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (6/7/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang, KH. Fadhol Hija saat dikonfirmasi oleh awak media dikediamannya di wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Senin (6/7/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 semakin memanas ketika Umar Usman yang menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Malang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Malang yang rencananya akan diberikan rekom oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). 

Merespons hal tersebut, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang KH. Fadhol Hija mengungkapkan bahwa seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di struktural semua tingkatan dilarang menggunakan embel-embel jabatan di NU untuk menjadi calon bupati, wali kota, gubernur hingga presiden. 

Baca Juga : Wacana Golkar-PKB Berkoalisi Usung Umar-Siadi di Pilkada 2020, Bisakah Terwujud?

Menurut KH. Fadhol Hija, hal tersebut telah melanggar pedoman organisasi NU. 

"Di dalam pedoman organisasi, dijelaskan pada pasal 12 ayat 1 dan 2, jabatan publik yang dipilih melalui suara masyarakat, apabila rais atau ketua mencalonkan atau dicalonkan maka yang bersangkutan telah melanggar pelarangan sebagai ketua dan rais. Kedua, menghianati kontrak jam'iyyah. Karena pada waktu siap dicalonkan ketua atau rais ini ada kontrak jam'iyyah," jelasnya ketika dikonfirmasi MalangTIMES, Senin (6/7/2020). 

Selain dalam pedoman dasar organisasi, juga telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait pengunduran diri ketua atau rais dari jabatannya di struktur kepengurusan NU untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon pejabat publik. 

"Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Bab 16 Pasal 51 ayat 4 dijelaskan apabila rais atau ketua mencalonkan jabatan politik atau jabatan publik maka harus mengundurkan diri," jelasnya. 

Jika dalam batas waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak menyatakan pengunduran diri, sesuai dalam AD/ART Pasal 51 ayat 7, yang bersangkutan secara otomatis setelah ditetapkan sebagai calon pejabat publik bahwa dinyatakan telah menanggalkan jabatannya di struktural NU. 

Merujuk dari pedoman organisasi dan AD/ART terkait posisi Umar Usman sekarang yang masih menjadi Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang jika memang mencalonkan atau dicalonkan, Umar harus mengundurkan diri. 

"Jika yang bersangkutan (Umar Usman) mencalonkan atau dicalonkan harus mengundurkan diri dari PCNU Kabupaten Malang," ujarnya. 

Umar Usman disebut telah berpamitan kepada pengurus PCNU Kabupaten Malang termasuk kepada KH. Fadhol Hija sebagai Rais Syuriyah terkait pencalonannya di Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

Baca Juga : Gerindra Hampir Pasti Gabung PDIP Usung SanDi di Kabupaten Malang, Tunggu Rekom DPP

Namun, teknis berpamitan Umar hanya melalui telepon seluler dan itupun pada saat Umar mengikuti seleksi ke PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. 

Hingga sekarang mengerucut rekom PKB kepada Umar, yang bersangkutan masih belum berpamitan dan meminta izin secara organisasi. 

"Secara organisasi tidak. Kalau waktu itu akan mengikuti seleksi PDIP dulu dan itu hanya lewat telepon tidak kesini," tandasnya. 

Selain itu, Kyai Fadhol juga menegaskan untuk melarang penggunaan embel-embel logo dan jabatan NU di struktural dalam kampanye semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Di dalam kampanye pun tidak boleh menyebutkan saya ketua PCNU atau saya pengurus PCNU. Karena memang sudah dinyatakan menanggalkan diri sebagai ketua. Karena sudah aturan semacam ini," pungkasnya.