PP Muhammadiyah gelar konferensi pers terkait RUU HIP (YouTube: tvMu Channel)
PP Muhammadiyah gelar konferensi pers terkait RUU HIP (YouTube: tvMu Channel)

MALANGTIMES - Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) hingga kini masih belum menemui titik terang. Berbagai pendapat pun bermunculan dari para tokoh.  

Kali ini Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menggelar konferensi pers terkait RUU HIP. Acara ini digelar lantaran PP Muhammadiyah menolak adanya pembahasan RUU HIP.

Baca Juga : Kecewa Insiden Pembakaran Bendera, DPC PDIP Kabupaten Malang Akan Lapor Polisi

Konferensi pers digelar hari ini Jumat (3/7/2020) di Auditorium KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.  

Acara ini dihadiri juga oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).  

Dipantau melalui tayangan live di channel YouTube tvMu Channel, PP Muhammadiyah menyampaikan pernyataan bersama terkait RUU HIP.  

Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari masing-masing agama. Salah satunya yakni mengenai Pancasila yang sudah final menjadi filsafat dan dasar negara Indonesia.

"Dengn rahmat Tuhan yang Maha Esa, DPR sedang dalam proses mabahas RUU HIP. Sehubungan dengan hal tersebut masing-masing agama menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara secara konstitusional," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mukti.  

Lebih lanjut ia juga mengatakan jika kedudukan Pancasila tidak perlu ada perubahan dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi.  

Sementara perwakilan dari PGI, Pendeta Jacky Manoputi mengaku jika pihaknya telah melakukan telaah mengenai isi RUU HIP.  

Baca Juga : Sampaikan Aspirasi Terkait RUU HIP, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno Bakal Temui MPR Sore Ini

"Gereja-gereja di Indonesia meyakini perumusan Pancasila merupakan anugerah Tuhan, kita menganggap sebagai filsafah dan pedoman hidup," paparnya.  

Senada dengan Abdul Mukti, Jacky menyatakan jika Pancasila sudah final. Pihaknya pun diakui Jacky mengapresiasi sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP.  

Hal tersebut sambil meminta dan menekankan supaya fokus pada pembinaan implementasi Pancasila. Pendapat senada sampaikan oleh Ketut Arsana perwakilan dari PHDI.  

Ia mengatakan jika Pancasila sudah final sebagai filsafat dan dasar negara kita. “Kami sudah melakukan kajian, beberapa isinya bagus, tapi ada kontraproduktif karena ada unsur meninferentasi Pancasila,” ujar Ketut.

Mereka lantas berharap kelak DPR bisa mengambil keputusan yang terbaik demi negara Indonesia.