Ilustrasi kursi jabatan. (Foto: oknews.co.id)
Ilustrasi kursi jabatan. (Foto: oknews.co.id)

MALANGTIMES - Pengangkatan Harry Setia Budi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menjadi perbincangan hangat. Khususnya di kalangan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malang.

Pasalnya, ia baru 5 bulan berkarir di Pemkab Malang. Pada awal Mei 2019 lalu, Harry masih menjadi ASN di Raja Ampat. Satu bulan berikutnya Harry sudah pindah dan menjadi ASN di Pemkab Malang. Awal masuk ke Malang tidak ada yang aneh, dia menduduki jabatan sebagai staf.

Baca Juga : Terkait Cara Aneh Bupati Malang Sanusi Mutasi Jabatan, Berikut Penjelasan Pakar

Sejak Agustus, September, dan Oktober 2019 Harry bertugas sebagai staf di Badan Kepegawaian Daerah (sekarang bernama BKPSDM). Mulai 1 November - Desember 2019 diangkat menjadi sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Lalu, 7 Januari 2020 diangkat menjadi Kepala DP3A.

Lantas, apakah proses pengangkatan Harry Setia Budi menjadi kepala dinas dalam waktu yang sangat singkat itu tidak melanggar etika birokrasi? 

Sebelumnya, kita bahas dulu dari sisi normatif. Media ini menghubungi Pakar Administrasi Publik yang mencakup pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan (governance), Andy Kurniawan SAP MAP dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB). Kebetulan, Andy juga anggota tim pansel (panitia seleksi) lelang jabatan di berbagai daerah.

Kepada media ini Andy menjelaskan, tata cara mutasi, rotasi, perpindahan, dan lain sebagainya diatur di PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

"Kalau dari sisi normatif,  kalau yang bersangkutan tadi sudah bisa mendaftar sampai sudah dipilih oleh Pak Bupati jadi kepala dinas ya berarti dia sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Jadi, dari sisi normatif dia rasa tidak jadi soal. Sebab, yang bersangkutan sudah memenuhi syarat lantaran sudah bisa mendaftar dan dipilih. Persyaratan itu sendiri termasuk kualifikasi, kompetensi, pengalaman, sedang atau pernah menduduki jabatan yang jenjangnya telah ditentukan.

Nah, yang mungkin banyak menjadi pertanyaan orang awam barangkali adalah persyaratan sedang atau pernah menduduki jabatan di jenjangnya.

"Kalau sedang dia kan berarti di Kabupaten Malang sedang menduduki sebagai sekretaris pada waktu itu ketika dia mendaftar menjadi kepala dinas, tetapi pernah juga menjadi sekretaris di Raja Ampat. Karena syarat di undang-undang itu sedang atau pernah menduduki, minimal 2 tahun. Kalau dia sudah 2 tahun berarti dia sudah bisa mendaftar," paparnya.

Justru, yang menarik bagi Andy adalah pada tahapan atau proses pengisian jabatan itu. Kenapa? karena di tahapan itu sangat ketat.

"Jadi Bupati itu tidak mempunyai kewenangan untuk menilai. Bupati itu hanya memiliki kewenangan memilih. Yang menilai adalah pansel atau panitia seleksi. Jadi analoginya itu Bupati menerima makanan yang paling enak, siap saji, tinggal milih seleranya yang mana, yang memasak pansel," bebernya.

Semua ketetapan penilaian tahapan yang menentukan adalah pansel. Yang menarik bagi Andy adalah di tahapan itu ada empat tahapan. Pertama, seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, integritas, dan moralitas. Kedua, seleksi kompetensi. Ketiga, wawancara. Keempat, tes kesehatan dan tes kejiwaan.

"Yang menurut saya menarik adalah pada tahapan penelusuran rekam jejak dan integritas," ungkapnya.

Baca Juga : Bupati Sanusi Akui Kenal Baik Harry Setia Budi Saat Umrah ke Tanah Suci Makkah

Andy mengungkapkan, dirinya pengalaman pansel selama 3 tahun di berbagai daerah. Sepanjang pengalaman Andy, susah sekali menelusuri rekam jejak kalau orang itu baru di kabupaten tersebut 5 bulan. Kecuali, lanjutnya, kalau panselnya mengadakan penelitian di Raja Ampat.

"Karena rekam jejak, integritas, kinerjanya, apakah bisa dinilai selama 5 bulan itu? Apalagi informasinya yang saya baca dari media awalnya masuk sebagai staf kemudian beberapa bulan mutasi menjadi sekretaris," katanya.

Proses mutasi sendiri, katanya, juga dibutuhkan penilaian juga terkait bagaimana cara menilainya sehingga ia bisa menduduki jabatan sekretaris.

"Jadi kalau dari sisi syarat sudah nggak jadi masalah, tapi dari sisi penilaian kinerja dan etika birokrasi itu yang menurut saya menarik untuk didalami," timpalnya.

Andy mengaku akan susah sekali menelusuri kinerja dan rekam jejak kalau yang bersangkutan di kabupaten Malang baru 5 bulan.

Memang, di PP 11 tahun 2017 tidak ada aturan mengenai orang yang baru pindah boleh melamar untuk lelang jabatan atau tidak. Namun, sepanjang pengalaman dan pengetahuan Andy, biasanya daerah-daerah tertentu mempunyai Perda Kepegawaian tersendiri.

"Contoh saya pansel di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar itu kalau orang baru pindah dari tempat lain jadi ASN di Kabupaten Blitar, dia baru boleh mencalonkan di jabatan tinggi pratama atau daftar ke kepala dinas kalau minimal sudah ada di kabupaten Blitar selama 2 tahun," tuturnya.

Namun, regulasinya ada di daerah. Pertanyaannya, apakah di Kabupaten Malang punya regulasi itu?

"Karena logikanya kenapa 2 tahun, karena selama 2 tahun pembina kepegawaian atau bupati itu baru bisa menilai kinerjanya. Paling tidak 6 bulan lah kalau bisa menilai kinerja. Kalau masih 5 bulan terus dimutasi dan lain sebagainya saya rasa itu yang menjadi poin etika birokrasinya," tandasnya.