Ilustrasi mutasi pejabat. (Foto: jagad.id)
Ilustrasi mutasi pejabat. (Foto: jagad.id)

MALANGTIMES - Kurang lebih 4 bulan sejak dilantik menjadi Bupati Malang, Sanusi telah melakukan mutasi yang yang mengejutkan banyak pihak. Khususnya di kalangan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Dia melantik Harry Setia Budi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Pemkab Malang. Harry sendiri masih baru 5 bulan berkarir di Kabupaten Malang.

Baca Juga : Terkait Cara Aneh Bupati Malang Sanusi Mutasi Jabatan, Berikut Penjelasan Pakar

 

Selain itu, ada juga mutasi lain yang dirasa janggal. Yakni mutasi salah satu kepala bidang di lingkungan dinas bina marga ke dinas tenaga kerja dan juga staf dinas bina marga ke badan diklat. Kejanggalannya adalah, tiga bulan berikutnya, mereka berdua dikembalikan lagi ke jabatan asal mereka di dinas bina marga.

Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Dr Aan Eko Widiarto SH MHum menyampaikan mutasi kepala bidang menjadi hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian serta tidak perlu dilakukan lelang jabatan seperti pada kepala dinas.

"Memang dari sisi peraturan sah-sah saja. Ketika syarat macam-macam itu sudah memenuhi, oleh pembina kepegawaian mau di tempatkan di mana saja itu memang terserah atau menjadi prerogratif dari pembina kepegawaian," tuturnya saat dihubungi melalui telepon semalam (Rabu, 1/7/2020).

Namun demikian, ia berpendapat, mutasi yang terkesan bolak-balik dalam waktu singkat ini dari sisi reformasi birokrasi kurang bagus dan dapat menghambat fungsi pelayanan publik.

"Misalkan sudah dipindah kemudian kembali lagi itu dari sisi reformasi birokrasinya kurang bagus karena perencanaannya menjadi gagal. Jadi terhambat fungsi pelayanan publik," ungkapnya.

Tugas suatu lembaga akan menjadi terhambat karena gonta-ganti pejabat. Untuk menduduki tugas yang baru, pejabat perlu penyesuaian.

"Dari satu tugas ke tugas lain itu kan harus menyesuaikan diri. Baru dia belajar untuk menjalankan tugas dan wewenang dipindah lagi. Jadi jelas akan menghambat pelayanan publik fungsi pelayanan publik yang akan dilakukan oleh lembaga atau organisasi tersebut kalau sering gonta-ganti," paparnya.

Baca Juga : Bupati Sanusi Akui Kenal Baik Harry Setia Budi Saat Umrah ke Tanah Suci Makkah

 

Selain itu, dari sisi pembinaan karir juga tidak baik. Aan menjelaskan, seseorang perlu pengalaman untuk menguasai suatu bidang. Nah, apabila terdapat kebijakan yang memutar-mutarkan pejabat dalam waktu singkat maka pembinaan karir untuk meningkatkan kompetensi kepegawaian menjadi tidak baik.

"Jadi kurang memberikan wawasan kepada pegawai," katanya.

Mutasi sendiri, kata Aan, memang diperlukan sebab memiliki fungsi sebagai penyegaran tugas dan penambahan wawasan. Apabila tidak ada mutasi maka bisa timbul perilaku aparatur yang terkait dengan KKN dan vested interest atau kepentingan pribadi.

"Tapi terlalu cepat ganti juga tidak baik, tidak ada kepastian, dan pegawainya nggak bisa melayani masyarakat dengan sepenuhnya," pungkasnya.