Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat berada di suatu acara. (Foto: Busyro Muqoddas)
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat berada di suatu acara. (Foto: Busyro Muqoddas)

MALANGTIMES - Sejak adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR RI, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan kajian intensif dan dikeluarkan hasil keputusan yang menyatakan bahwa menolak dan meminta Presiden dan DPR mencabut draf tersebut. 

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa sikap dari PP Muhammadiyah sudah jelas terkait penolakan RUU HIP tersebut dengan beberapa alasan yang menurutnya sangat penting untuk digunakan dalam menyusun sebuah RUU yang nanti jika disahkan akan menjadi Undang-Undang. 

"Ya dengan sejumlah alasan historis, alasan urgensi, alasan-alasan terkait Pancasila itu bukan lagi saatnya untuk dipolemikkan dan lebih saatnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan negara. Termasuk politik legislasi, perppu dan segala macam itu," ungkapnya ketika dikonfirmasi oleh MalangTimes melalui saluran seluler, Senin (29/6/2020). 

Busyro mengatakan jika RUU HIP ini terus akan dilanjutkan pembahasan, maka akan lebih banyak mudharatnya. Karena awal pengajuan RUU HIP ini pun menimbulkan banyak tanya dan tidak terdapat konsep-konsep akademis yang digunakan untuk melakukan pengajuan maupun pembahasan RUU HIP ini. 

"Jadi kalau sekarang ini Pemerintah bersama DPR mengajukan ini (RUU HIP), ini sama sekali tidak ada konsep akademisnya, dalam arti filosofis, ideologis, yuridis, sosiologis dan lebih banyak mudharatnya bagi bangsa," ujarnya. 

Lebih lanjut, Busyro juga mengatakan sebuah argumen yang merupakan pendapat pribadi dirinya, bahwa sumber kerusuhan Nasional muncul dengan adanya pembahasan RUU semacam RUU HIP ini. 

"Pendapat saya pribadi, sumber kerusuhan nasional itu adalah RUU sejenis ini dan sekarang kan sudah mulai muncul reaksi di masyarakat itu. Jadi sumbu kerusuhan Nasional itu justru semakin jelas ada di istana Presiden sama di Senayan," tegasnya. 

Banyak produk perundang-undangan dan kebijakan negara justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 utamanya pada pasal-pasal kunci. "Misalkan pasal 28 A sampai J, pasal tentang HAM itu, pasal 33 tentang ekonomi kekeluargaan kerakyatan atau demokratisasi perekonomian," ucap Busyro. 

Terkait wacana akan digantikan nama RUU HIP menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila), Busyro mengatakan secara tegas untuk Pemerintah dan DPR berhenti mengelabui rakyat yang setiap lima tahun sekali hanya menjadi kuda tunggangan dari elit politik dalam momen Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilihan Legislatif (Pileg). 

"Komentar saya singkat, pemerintah stop, DPR stop mengelabui rakyat. Rakyat jangan dijadikan kuda tunggangan setiap pilkada dan pemilu setelah itu dikhianati ini pendapat saya selaku Ketua PP Muhammadiyah," tegasnya. 

Menurutnya, jika hanya digantikan namanya tanpa ada pencabutan RUU HIP, sama saja dengan RUU Omnibus Law yang diganti namanya menjadi RUU Cipta Kerja yang dianggap hanya sebagai pengelabuan kepada rakyat. 

"Rakyat semakin sulit mempercayai kejujuran dari pemerintah maupun DPR, ini memunculkan dominasi yang semakin kuat, semakin brutal dan sekaligus radikalisme politik. Pengaruh dari dua oligarki itu, oligarki bisnis dan oligarki politik. Sebut saja ini radikalisme politik yang datangnya dari istana dan DPR," tegasnya pria yang juga semoat menjabat sebagai Ketua KPK RI tahun 2010.

"Jadi radikalisme sekarang sudah diambil oper oleh negara sejak dulu dilakukan oleh negara. Untuk mengelabui masyarakat dibikin radikalisme yang bertopeng agama itu hanya rekayasa saja," imbuhnya. 

Busyro mengkatakan bahwa dirinya tidak serta merta memberikan pendapat dan menyatakan teguran keras kepada pemerintah, tetapi semua pendapat dan teguran tersebut berdasarkan data-data yang telah dikumpulkannya, termasuk data pemerintahan di orde lama dan baru, Busyro memiliki data kuat. 

"Jadi sekarang untuk menutupnya, Stop RUU itu jangan ganti nama itu pengelabuan saja, itu penistaan rakyat yang berdaulat. Kan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 itu yang berdaulat rakyat, jangan dinista oleh justru negara," pungkasnya.