Haris Budi Kuncahyo, Korlap Aksi FIMM menunjukkan surat tanda terima laporannya ke DKPP (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)
Haris Budi Kuncahyo, Korlap Aksi FIMM menunjukkan surat tanda terima laporannya ke DKPP (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Komisioner KPU Kabupaten Malang dianggap oleh Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM) telah melanggar hukum dan berharap kepada pihak terkait yaitu DKPP untuk memberi sanksi atau memberhentikan Komisioner KPU. 

"Ya kan sudah jelas dengan meloloskan paslon nomor urut dua itu sudah melanggar hukum, yang mana sama dengan melawan hukum," tegas Haris Budi Kuncahyo, Korlap Aksi kepada MALANGTIMES, Kamis (22/10/2015)

Ia mengatakan ketiga paslon sebenarnya  sudah mengikuti proses dan baik semua namun dalam proses yang berjalan dalam menjalankan tugasnya KPU sebagai penyelenggara dianggap melanggar hukum. 

"Yang salah KPU dan Panwas, yang jelas keduanya ada bukti pelanggaran melawan hukum, maka KPU dan Panwas harus dilengserkan dan harus di diskualifikasi," tandasnya. (*)