Subaryo SH, Ketua Presidium FIMM sedang berorasi (kiri-membawa mic). (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)
Subaryo SH, Ketua Presidium FIMM sedang berorasi (kiri-membawa mic). (Foto: Hilmy / MALANGTIMES)

MALANGTIMES  - Hasil audiensi antara KPU Kabupaten Malang dengan Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM), tidak menemui kata sepakat. Hal itu karena kedua pihak memiliki argumen yang kuat terkait permasalahan yang di diskusikan. 

Baca Juga : 10 Daerah Resmi Dapat Persetujuan Terapkan PSBB

"KPU tetap pada prinsipnya sudah menjalankan Undang-Undang terkait penetapan KPU terhadap ketiga pasangan calon (paslon). Sedangkan kami beranggapan Undang-Undang hanya ditafsir oleh mereka. Padahal yang boleh menafsirkan sebenarnya hanya pengadilan," jelas Subaryo, ketua Presidium FIMM kepada MALANGTIMES, Kamis (22/10/2015).

Karena tidak ada kesepakatan, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Yang jelas, tadi tidak ada kesepakatan. Kami hanya menyampaikan aspirasi 2 juta lebih penduduk Kabupaten Malang yang memiliki hak pilih," lanjutnya. 

Pihaknya mengancam apabila ada nama Dewanti Rumpoko di Pilkada mendatang ia akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

"Kan yang bersangkutan bisa dibilang tidak pernah sekolah, ijazah SD dan SMP dengan ijazah SMA dan Sarjana berbeda serta yang tertera di KTP juga berbeda, syarat calon kan pendidikan minimal SMA, kalau ijazah SMA nya saja cacat kan tidak layak menjadi calon Bupati," imbuhnya. 

Terkait hal itu, ia menunggu bagaimana sikap KPU kedepan serta menanti jawaban surat laporan dari Bawaslu dan DKPP. 

Baca Juga : Viral! Mobil Jenazah Terjebak Lumpur Usai Pemakaman Pasien Covid-19

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko, menyampaikan apresiasi penghormatan atas kritik saran diskusi aspirasi FIMM.

"Seluruh masukan akan kami jadikan bahan evaluasi dengan hirarki kami di tingkat atas, yaitu KPU Jatim dan KPU RI," jelas Santoko. 

Pihaknya menilai tuntutan yang diminta FIMM terkait tahapan penetapan Paslon yang meminta untuk ditunda apalagi dibatalkan itu tidak mungkin. 

"Karena tahapan itu sesuai undang-undang, Kalau kita membatalkan malah kita melanggar Undang-Undang," pungkasnya. (*)