Rombongan KPU Kabupaten Malang usai berkoordinasi dengan Kapolres Malang terkait kesiapan Pilkada 2020 (Foto : Istimewa)
Rombongan KPU Kabupaten Malang usai berkoordinasi dengan Kapolres Malang terkait kesiapan Pilkada 2020 (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang mulai memanasi mesin untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020. Terbukti, hari ini (Kamis 11/6/2020) rombongan yang diketuai oleh Anis Suhartini ini, terpantau mendatangi markas Polres Malang. 

”Kami melakukan audiensi dengan Kapolres (Malang) terkait dengan rencana untuk dilanjutkannya pemilihan (Pilkada) 2020. Jadi intinya koordinasi saja, menyampaikan bahwa kami akan melanjutkan tahapan (Pilkada) yang sempat tertunda karena adanya pandemi covid-19,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini. 

Baca Juga : KPU Kabupaten Malang Siapkan Peralatan Protokol Kesehatan untuk Pilkada Malang 2020

Dalam pertemuan tersebut, Anis mengaku jika poin uama yang ditekankan adalah perihal pengawalan dan keamanan dari pihak kepolisian. ”Jadi kami sampaikan bahwa tahapan (Pilkada) akan dimulai tanggal 15 juni (2020). Kami minta suport untuk pengamanan dari Polres, dan pak Kapolres (Malang) tadi menyampaikan kesiapannya untuk mengamankan Pilkada,” sambung Anis. 

Kemungkinan besar, dijelaskan Anis, dengan adanya pandemi covid-19 membuat jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat Pilkada bakal bertambah. Hal itulah yang mendasari KPU Kabupaten Malang untuk segera berkoordinasi dengan Polres Malang, terkait kemungkinan adanya penambahan jumlah personel kepolisian yang diterjunkan untuk mem-back up bertambahnya jumlah TPS tersebut. 

”Dengan tahapan Pilkada yang dilanjutkan di tengah pandemi ini, otomatis sesuai ketentuan protokol kesehatan ada kemungkinan terjadi penambahan jumlah TPS. Kalau penambahan jumlah TPS, maka pastinya akan pengaruh pada  pengamanan personel yang akan disediakan oleh Polres Malang,” ungkap Anis. 

Pihaknya menambahkan, adanya penambahan jumlah TPS tersebut lantaran skema jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada satu TPS dibatasi hanya 500 orang.