Jemaah Haji yang beberapa tahun lalu melaksanakan Ibadah Haji untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. (Foto: Istimewa).
Jemaah Haji yang beberapa tahun lalu melaksanakan Ibadah Haji untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Kementerian Agama RI telah resmi mengeluarkan surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jeamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Surat keputusan itu mengatur terkait kegiatan haji yang ditunda tahun depan, termasuk mengatur terkait pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada tanggal (2/6/2020).

Dalam peraturan tersebut, pada Bab II huruf A dijelaskan terkait status jemaah haji dan pengembalian setoran lunas BPIH. Status jemaah haji sendiri dibagi dua, yakni jemaah haji reguler dan khusus, yang proses pengembalian setoran pelunasan BPIH-nya sedikit berbeda.

"Jamaah haji yang telah melunasi BPIH mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota," tulis dalam huruf A poin kesatu KMA Nomor 494 Tahun 2020.

Dalam surat permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis tersebut, jemaah haji harus menyertakan bukti asli setoran lunas IPIH yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. 

Selain itu juga harus disertakan fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan memperlihatkan aslinya, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. 

Untuk jemaah haji khusus tidak jauh berbeda persyaratannya terkait pengembalian setoran pelunasan BPIH, hanya saja bukti pelunasan setoran BPIH Khusus yang dikeluarkan oleh BPS Khusus, nomor rekening USD Dollar atau rupiah atas nama jamaah haji dan nomor telepon jemaah haji. 

Mengapa yang dikembalikan hanya setoran pelunasannya saja, tidak semua BPIH? Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Mustain menuturkan bahwa jika semua BPIH dikembalikan ke jemaah haji, artinya jemaah tersebut telah batal melaksanakan ibadah haji serta jika ingin mendaftar kembali harus mengantre hingga 25 tahun ke depan.

"Jadi tidak semua tabungan. Kalau semua tabungan termasuk biaya pendaftaran kan batal harus nunggu 25 tahun ke depan," tuturnya kepada pewarta, Jumat (5/6/2020). 

Terkait kelengkapan data yang diajukan oleh jemaah haji yang ingin mengajukan pengembalian setoran pelunasan BPIH, petugas Kemenag Kabupaten Malang akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, jika telah lengkap akan diteruskan ke Kemenag Pusat.

"Nanti kalau sudah diperiksa lengkap, Kemenag Kabupaten Malang yang akan meneruskannya ke pusat. Uangnya akan kembali ke nomor rekening tabungan calon jemaah haji," ujar Mustain.

Proses pengembalian, Mustain mengatakan membutuhkan waktu sekitar tujuh hari hingga sembilan hari setelah pengajuan dan dokumen telah lengkap dan terverifikasi oleh Kementerian Agama. Nantinya akan langsung masuk ke dalam rekening buku tabungan jemaah haji.

Untuk jemaah haji dari Kabupaten Malang yang total terdaftar sebanyak 1.949 jemaah. Dari angka itu, sebanyak 1.609 jemaah haji Kabupaten Malang telah melunasi BPIH.

Terkait jumlah ribuan tersebut, Mustain mengatakan bahwa hingga sekarang masih belum terdapat laporan jemaah haji yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH.

"Belum ada jemaah haji yang mengajukan mas," pungkasnya.