Seminar bertema Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Seminar lewat konferensi video Zoom direncanakan Jumat, 29 Mei 2020. (Foto: tagar.id)
Seminar bertema Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Seminar lewat konferensi video Zoom direncanakan Jumat, 29 Mei 2020. (Foto: tagar.id)

MALANGTIMES - Baru-baru ini media sosial digegerkan dengan tuduhan makar terhadap sebuah diskusi yang diadakan Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Kegiatan acara diskusi mahasiswa yang dijadwalkan pada tanggal 29 Mei 2020 via Zoom tersebut bertema "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Secara terang-terangan rencana diskusi itu dituduh sebagai wacana makar oleh seorang pengajar Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM, Ir KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara MSc LicEng PhD dalam keterangan tertulisnya di laman tagar.id. Tulisan Bagas berjudul "Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19". Berikut salah satu fragmennya.

Baca Juga : Cerita Mahasiswa Rantau di Malang Tak Bisa Mudik karena Covid-19

 

"Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemic Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak jelas."

Tanggal 28 Mei 2020, mahasiswa pelaksana kegiatan melakukan perubahan judul di dalam poster, sekaligus mengunggah poster dengan judul yang telah diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" disertai permohonan maaf dan klarifikasi maksud dan tujuan kegiatan di dalam akun Instagram CLS. Pada saat itu, pendaftar acara diskusi ini telah mencapai lebih dari 250 orang.

UGM lalu mengungkap bahwa mahasiswa panitia diskusi akademis tersebut mendapat teror dan ancaman pembunuhan terhadap keluarganya.

Pada rilisan resmi yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM tertulis bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung.

Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kepada ketua komunitas CLS mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

Teror dan ancaman ini berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020, dan bukan lagi hanya menyasar nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan, termasuk kiriman teks berikut kepada orang tua dua orang mahasiswa pelaksana kegiatan.

Di bawah ini beberapa pesan-pesan teror itu.

i. "Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yg beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah klaten. Jangan main main pakk. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo gabisa bilangin anaknya." Teks ini dikirimkan oleh nomor +6283849304820 pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.17-13.19 WIB.

ii. "Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam macam. Saya akan cari *****. ***** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga *****." Teks ini dikirimkan oleh nomor +6282155356472 pada Tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.24-13.27 WIB.

Selain mendapat teror, nomor telepon serta akun media-sosial perorangan dan kelompok CLS diretas pada tanggal 29 Mei 2020. Peretas juga menyalahgunakan akun media-sosial yang diretas untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan (kick out) semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi. Selain itu, akun instagram CLS sudah tidak dapat diakses lagi.

Akhirnya, demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut.

Fakultas Hukum UGM sendiri mengapresiasi dan mendukung kegiatan diskusi akademik  mahasiswa dengan judul "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tergabung dalam kelompok diskusi ilmiah mahasiswa CLS itu.

Baca Juga : Cerita Mahasiswa Rantau yang Tak Bisa Mudik untuk Rayakan Idulfitri

 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang selayaknya kita dukung bersama," ucap Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Sigit.

Fakultas Hukum UGM juga mengecam sikap dan tindakan intimidatif terhadap rencana kegiatan diskusi yang berujung pada pembatalan kegiatan diskusi ilmiah tersebut.

"Hal ini merupakan ancaman nyata bagi mimbar kebebasan akademik, apalagi dengan menjustifikasi sepihak secara brutal bahkan sebelum diskusi tersebut dilaksanakan," katanya.

Fakultas Hukum UGM mendorong segenap lapisan masyarakat untuk menerima dan menghormati kebebasan berpendapat dalam koridor akademik, serta berkontribusi positif dalam menjernihkan segala polemik yang terjadi di dalam masyarakat.

Fakultas Hukum UGM juga mengecam berita provokatif dan tidak berdasar terkait dengan kegiatan akademis tersebut yang kemudian tersebar di berbagai media dan memperkeruh situasi. Hal ini mengarah pada perbuatan pidana penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik.

Fakultas Hukum UGM perlu menyampaikan pentingnya kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum, utamanya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan masyarakat umum.

Pihaknya juga menyatakan berempati kepada keluarga mahasiswa yang mendapatkan tekanan psikologis akibat ancaman teror yang tidak seharusnya terjadi, terlebih di dalam situasi pandemi yang sudah cukup memberikan tekanan fisik dan mental kepada kita semua.

Dikatakan, Fakultas Hukum UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga mereka.

"Dalam hal ini, Fakultas Hukum UGM telah mendokumentasikan segala bukti ancaman yang diterima oleh para pihak terkait, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melindungi segenap civitas akademika Fakultas Hukum UGM serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini," pungkasnya.