Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat menjelaskan kriteria PSBB di Kabupaten Malang.
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat menjelaskan kriteria PSBB di Kabupaten Malang.

MALANGTIMES - Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar memiliki pandangan tersendiri terkait penerapan PSBB (pembatasn sosial berskala besar) di Kabupaten Malang. Menurut dia, setidaknya ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar PSBB tidak diperpanjang alias hanya berlaku selama dua pekan.

Selain gugus tugas Satgas Covid-19 dituntut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, kapolres  juga meminta agar tingkat kesadaran masyarakat untuk mencegah rantai penularan covid-19 bisa lebih ditingkatkan.

Baca Juga : PSBB Malang Raya, Pemkot Malang Tak Akan Lakukan Perpanjangan

”Pertama tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan PSBB harus tinggi. Itu salah satu tolok ukurnya. Jadi, kalau masyarakat sudah banyak mendengarkan aturan-aturan yang disampaikan dalam perbup (peraturan bupati), kemungkinan besar penerapan PSBB cukup satu kali saja,” kata Hendri

Selain faktor kesadaran masyarakat untuk menjalankan perbup, jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Malang juga harus menunjukkan penurunan yang signifikan. ”Kemudian kalau ada penurunan jumlah pasien yang dinyatakan positif (covid-19) ataupun laju pertambahan itu cukup flat, tidak ada kenaikan signifikan, itu juga jadi tolok ukur penerapan PSBB bisa dikatakan berhasil,” sambung kapolres.

Kriteria ketiga, masih menurut Hendri, saat penerapan PSBB, jumlah pergerakan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya harus menunjukkan persentase penurunan. ”Kalau (perpindahan manusia) bisa dikurangi sampai 50 hingga 60 persen, itu juga merupakan salah satu indikator PSBB di Kabupaten Malang berhasil,” ungkap Hendri.

Namun sayangnya, lanjut Hendri, dari analisis Polres Malang pada tiga hari pertama penerapan PSBB di Kabupaten Malang, angka mobilitas masyarakat masih terbilang tinggi. Bahkan di atas 80 persen.

”Sebenarnya sudah mulai ada penurunan, tapi belum terlalu signifikan. Mungkin (angka penurunan mobilitas) selama PSBB hanya sekitar 10 sampai 15 persen,” ucap Hendri.

Meskipun angka mobilitas masih tinggi, perwira polisi dengan pangkat dua melati di bahu ini memastikan PSBB bisa berjalan maksimal saat malam hari. ”Di atas pukul 20.00 WIB sudah benar-benar kami anggap masyarakat bisa melaksanakan dan mematuhi PSBB. Bahkan sudah jarang kami temukan ada kerumunan. Warung kopi dan tempat nongkrong lainnya sudah tidak ada yang buka di atas jam 21.00 WIB,” beber dia.

Baca Juga : Modus Baru, Pikap Ditutup Terpal tapi Isinya Penumpang Diciduk di Pos Utara Kota Malang

Memasuki kriteria terakhir, Hendri mengaku sektor ekonomi mengambil peranan terpenting terkait penerapan PSBB. Menurut dia, jika sektor ekonomi tetap stabil saat diterapkan PSBB, maka PSBB di Kabupaten Malang tidak akan ditambah masa berlakunya. Yakni hanya cukup dua pekan terhitung sejak 17 Mei hingga 30 Mei 2020.

”Makanya fungsi JPS (jaring pengaman sosial), harus benar-benar dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak covid-19,” tutup mantan kasubbagbungkol spripim Polri ini.