Sesi konferensi pers
Sesi konferensi pers

MALANGTIMES - Sengketa antara dua yayasan pengelola Kawasan Religi Masjid Sunan Ampel Surabaya memasuki babak baru. 

Perebutan aset religi antara Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel dengan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja makin meruncing pasca pihak tidak dikenal menyegel Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah (STIBADA) Sunan Ampel yang bernaung di bawah Yayasan Masjid Sunan Ampel. 

Baca Juga : Habib Bahar Ditempatkan di Lapas Batu Nusakambangan, Ada Sel Khusus Napi Berisiko Tinggi

Ahmad Hifni, Pengawas Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel dan Direktur Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) MASA menjelaskan kronologi penyegelan yang terjadi pada Rabu (20/5/2020).

"Gedung pendidikan yang sekarang sementara berubah menjadi Unit Usaha Pendidikan yang menopang income Lembaga LPBA MASA ataupun STIBADA MASA itu disegel oleh orang yang saya kira kurang jelas bagaimana menilai orang tersebut sebagai apa," tutur pria yang lekat dengan sapaan Gus Hifni didampingi pengacara Dr Bachrul Amiq di Kantor Law Firm dan Dr Siti Marwiyah  yang juga adik Menkopolhukam Mahfud M.D, Kamis (21/5/2020) petang.

Kejadian bermula setengah bulan yang lalu. Saat seseorang tiba-tiba datang memberi sosialisasi kepada penghuni Unit Usaha Pendidikan Masjid Agung Sunan Ampel.

Mereka memberitahukan kepada para karyawan yang menjalankan aktivitas di gedung. Orang tersebut meminta gedung supaya dikosongkan. Sempat terjadi perseteruan dan tanya jawab atas maksud dan tujuan kedatangan orang yang mengaku sebagai urusan dari Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja pemilik dari sertifikat Masjid Sunan Ampel. 

"Teman-teman di situ bertanya, apa yang bisa membuktikan Anda sebagai pemilik, sertifikat atau apapun," terang Gus Hifni. 

Lalu pihak tersebut menunjukkan copy dari sertifikat Masjid Ampel tahun 2003. Ternyata dalam copy surat itu sudah ada stempel yang menyatakan bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel telah beralih ke Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja. 

"Itu bentuk sosialisasinya seperti itu," imbuhnya. 

Seminggu kemudian usai sosialisasi, mereka datang lagi memberikan somasi berjarak tiga hari ke depan untuk somasi kedua. 

"Dengan bunyi tuntutan bahwa akan kami kosongkan atau akan kami eksekusi. Kira-kira dalam surat itu begitu. Sampai tiga hari kemudian, betul datang somasi kedua lalu kemarin Rabu (20/5/2020) terjadi penyegelan," terang Gus Hifni.

Mengenai penyegelan itu, Gus Hifni mengambil langkah diskusi bersama sesepuh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. 

"Langkah selanjutnya kami kembalikan lagi karena STIBADA maupun LPBA MASA itu adalah bagian atau underbouw dari Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, maka kami kembalikan bagaimana para sesepuh untuk menyikapi hal tersebut," paparnya. 

Sebab, STIBADA maupun LPBA MASA menurut para sesepuh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel adalah usaha untuk menambah income guna meneruskan dakwah Sunan Ampel di bidang pendidikan 

Awal Muka Sengketa

Gus Hifni merupakan putra dari KH Nawawi pendiri Yayasan Sunan Ampel. Namun ada pihak yang mengklaim berwenang mengelola Masjid Agung Sunan Ampel yaitu Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja.

Hingga terjadi polemik dalam pengelolaan Kawasan Ampel mulai masjid, makam dan tanah wakaf. 

Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja mengatasnamakan atau mengklaim lahan dan menyegel lahan yang biasa dipakai oleh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. 

Secara singkat Gus Hifni menjelaskan bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel berdiri sejak tahun 1973 yang bermula bernama Yayasan Masjid Ampel. Selanjutnya terjadi perubahan di bawah Yayasan yang sama pada tahun 1979 dan 1984.

Pada waktu itu terbentuk suatu susunan Yayasan Sunan Ampel yang terdiri dari para tokoh Ampel dari berbagai unsur. Secara singkat berjalan sampai tahun 1979 sampai tahun 1988.

Baca Juga : PSBB Malang Raya Diberlakukan,Petugas Copot Stiker TNI di Mobil Sipil

Pergantian yang terjadi selama dua kali sejak 1979 dan 1988 di karenakan ada beberapa hal yaitu wafatnya pengurus.

Sampai tahun 1998 saat Ketua Yayasan KH Nawawi wafat maka terjadi rapat tokoh-tokoh Ampel. Ada Habib As Segaff, KH Imron Rozaq dan KH Abdurrahman Wahid turun tangan masuk kepengurusan karena terjadi suatu tarik ulur dalam musyawarah dalam menentukan pengurus.

Gus Dur menjadi rujukan musyawarah oleh pengurus sehingga atas persetujuan beliau lewat surat fax bertanda tangan, bahwa susunan pengurus ketakmiran terdiri dari masyarakat di antara yang menjadi pimpinan antara lain sebagai nadzir KH Ubaidillah dan KH Moh Azmi sebagai takmir.

Pada sebelum tahun 1973 kepengurusan takmir berjalan tradisional di bawah KH Nawawi Mohammad lalu pada 1978 berdiri yayasan. 

Pada 1973 pembuatan akte pertama kali dan pada tahun 1979 ada perubahan namun nadzirnya KH Mohammad bin Yusuf dan Ketuanya tetap KH Nawawi. Karena KH Muhammad Yusuf wafat, Nadhir dan ketua dirangkap KH Nawawi.

Dr Bachrul Amiq menambahkan, anehnya pada tahun 2000 muncul akte baru lagi setelah KH Nawawi meninggal dan tidak mengikuti apa yang sudah disepakati dengan Gus Dur ini. Namun ketuanya adalah Gus Azmi putra KH Nawawi dan nadzirnya Gus Ubaid.

Pada 2016 masalah makin pelik saat Gus Ubaid membuat akte baru Yayasan Masjid Jami’ Agung Sunan Ampel. Akta dibuat Notaris Trisnasari di Malang. 

"Pada 2019 muncul lagi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang disahkan oleh Kemenkumham. Dan salah satu pengawasnya adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua pembina Gus Ubaid," terang Bachrul Amiq. 

Namun nama Gus Hifni dimasukkan lagi padahal tidak pernah diajak koordinasi dalam pendirian yayasan ini. Kemudian mereka telah merubah sertifikat atas lahan Sunan Ampel. 

Sebelumnya nama sertifikat adalah Masjid Agung Sunan Ampel pada 2003 dan pada 2020 dirubah nama menjadi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja. Yayasan baru di bawah putra alhmarhum Gus Ubaid. 

"Mereka merubah pemilikan sertifikat di Sunan Ampel," tandasnya. 

Yayasan tandingan itu menuai kontroversi. Pasalnya, menurut Gus Hifni, sejak peralihan dari KH Nawawi Mohammad pada masa itu pertanggungjawaban keuangan masih bagus dan selalu diumumkan ke media. 

Oleh sebab itu pihaknya meminta pendampingan hukum kepada Dr Bachrul Amiq dan Dr Siti Marwiyah yang juga adik dari Menkopolhukam Mahfud M.D guna menyelesaikan kasus di kawasan religi yang mampu menyedot 15 ribu pengunjung dalam satu hari ini. "Kami minta kepada pengacara kepada Bachrul Amiq agar dibantu menyelesaikan perselisihan soal yayasan," ungkapnya.