Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Suwadji saat memimpin jalannya penyaluran BLT-DD di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (20/5/2020).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Suwadji saat memimpin jalannya penyaluran BLT-DD di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (20/5/2020).

MALANGTIMES - Penyaluran BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang disalurkan oleh Pemerintah Desa sempat mengalami kendala terkait pendataan. Meski demikian, secaa bertahap bantuan yang bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu mulai didistribusikan secara bertahap. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Suwadji mengungkapkan bahwa terdapat kendala saat perekapan pendataan yang terlalu lama. Hal itu mengakibatkan penyaluran BLT-DD di wilayah Kabupaten Malang mengalami keterlambatan.

"Terkait kendala pendataan, desa mencermati betul sasaran KK Miskin / KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nya agar tidak terjadi tumpang tindih / dobel penerima. Karena ada bansos yang turun ke desa. Ini yang sedikit menjadikan penetapan data terlambat," ungkapnya saat dikonfirmasi pewarta, Rabu (20/5/2020).

Suwadji mengatakan bahwa terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  menempatkan pendamping untuk mengarahkan dan memberikan solusi kepada pihak Pemerintah Desa.

"Pendampingan dan penjelasan-penjelasan solusi kepada desa. Salah satu solusi, yang menerima BLT-DD diminta membuat surat pernyataan apabila ke double an dengan bansos lain BST (Bantuan Sosial Tunai)," ujarnya kepada pewarta.

Selain membuat surat pernyataan jika terdapat data ganda mengenai penerima BLT-DD dengan bantuan sosial yang lain seperi BST, pihak penerima harus mengembalikan bantuan BLT-DD tersebut yang dimasukkan ke dalam kas desa.

"Yang bersangkutan harus mengembalikan bantuan yang BLT-DD dan dimasukkan ke Kas Desa," tandas Suwadji.

Permasalahan yang terjadi selain pendataan yang terlalu cermat membuat keterlambatan dalam menetapkan data penerima BLT-DD, Suwadji mengungkapkan bahwa terdapat beberapa desa yang terlambat melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus).

"Ada 71 desa yang proses musdessusnya agak terlambat karena dibarengkan dengan musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk perubahan RKPDes dulu, baru APBDes," ungkapnya. 

Untuk diketahui bahwa penyaluran BLT-DD per KK (Kartu Keluarga) di Kabupaten Malang mendapatkan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengacu pada data yang terdapat di setiap desa. Penyaluran diawali oleh Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan total BLT-DD sebesar Rp 32.400.000,- untuk 54 KPM, pada tanggal (30/4/2020).

Setelah momen pertama kali penyaluran oleh salah satu desa tersebut di tanggal (30/4/2020), penyaluran dilakukan kembali pada hari Senin (18/5/2020) hingga hari ini Rabu (20/5/2020).

"Penyaluran atau pencairan BLT-DD di Kabupaten Malang, per tanggal (20/5/2020) terdapat 126 desa yang telah menyalurkan BLT-DD kepada 14.535 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan anggaran 8.753.400.000," pungkas Suwadji.