Salah satu anak sedang membaca buku di perpustakaan Huatn Kota Bondas sebelum pandemi di Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)
Salah satu anak sedang membaca buku di perpustakaan Huatn Kota Bondas sebelum pandemi di Kota Batu. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Keinginan Pemkot Batu agar 24 desa/kelurahan memiliki satu perpustakaan pada tahun 2020 ini rupanya harus tertunda. 

Tertundanya program tersebut lantaran saat ini sedang fokus penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga : Pilah Sampah dari Rumah Bisa Jadi Hal Positif, Ini Kata DLH Kota Malang

Sebelumnya, program satu desa/kelurahan satu perpustakaan rencananya dioptimalkan pada tahun 2020. 

Namun, target tersebut tak tercapai meski jumlah desa yang punya perpustakaan masih minim.

”Program ini masih menjadi prioritas, namun belum bisa dioptimalkan tahun ini,” ucap Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Mawardi.

Hingga saat ini yang sudah memiliki perpustakaan secara mandiri ada 6 desa/kelurahan. 

Kondisi perpustakaan desa/kelurahan yang sudah ada itu pun belum representatif karena sebagian baru berupa pojok baca.

Keenam desa tersebut yakni di Kecamatan Bumiaji ada di Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Sumbergondo. 

Lalu di Kecamatan Batu ada di Kelurahan Sisir dan Songgokerto. Sedangkan di Kecamatan Junrejo hanya di Desa Pendem.

“Sebelum adanya pandemi ini, sudah mulai bermunculan perpustakaan atau pojok baca. Ya minimal pojok baca  itu sudah bagus,” imbuhnya.

Baca Juga : Jaga Keterawatan IPAL, Tim Cipta Karya Rutin Monev

Meski demikian, ada beberapa langkah yang dilakukan yakni menggunakan langkah persuasif. 

Hal ini dilakukan agar ruang baca di masyarakat perlahan bisa terwujud sesuai dengan program.

“Intinya jangan sampai menimbulkan berkumpulnya orang banyak, sehingga kami melakukan dengan pendekatan persuasif,” imbuhnya.

Kemudian yang terpenting terbentuk lembaga (pengelola) terlebih dahulu. 

Dengan demikian, akan lebih mudah untuk terealisasi.

Harapannya, ke depan masing masing desa dapat menganggarkan melalui anggaran dana desa (DD) atau ADD.