Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata usai melakukan pemeriksaan Rapid Test personil (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata usai melakukan pemeriksaan Rapid Test personil (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mulai besok (20/5/2020), penindakan dan teguran bagi pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Malang, bakal berlaku. Teguran tersebut berlangsung hingga berakhirnya masa PSBB di Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, melalui Kasatlantas Polresta Malang Kota Kompol Priyanto menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan blanko teguran terhadap para pelanggar.

Baca Juga : Pasien Covid-19 Tulungagung Bertambah 14, Total Ada 47 Didominasi Karyawan Pabrik Rokok

"Isinya ya ketentuan PSBB, tidak pakai masker, berboncengan tidak satu alamat, tidak pyshcal distancing, bukan warga malang, ada tertera disitu," jelasnya.

Lanjutnya, masyarakat yang melanggar nantinya akan diberikan peringatan satu sampai dengan peringatan tiga. Dan jika masih membandel tentunya terdapat sanksi lebih lanjut.

"Namun informasi ada kebijakan pimpinan bisa saja ada penundaan SIM, perpanjangan SIM dan penundaan SKCK. Tapi itu kebijakan dari pimpinan," jelasnya.

Pihaknya berharap, dalam penerapan PSBB di Malang Raya ini, kesadaran masyarakat untuk mengetahui aturan bisa tumbuh. Sehingga tidak terdapat sanksi yang tentu bisa merugikan masyarakat.

Namun untuk jumlah pelanggar,  mulai mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini lantaran mungkin saja para pengendara tersebut berkaca pada pengalaman saat di Surabaya. Sehingga saat ini mereka lebih tertib.

"Hari Senin memang masih banyak, tapi pas hari selanjutnya, sudah jarang. Tadi saya lihat baru satu orang pelanggar seperti yang tidak pakai masker," paparnya.

Baca Juga : Boleh Bekerja di Kantor, Ini Kalangan yang Dikecualikan Selama PSBB Malang Raya

"Karenanya kami imbau untuk mematuhi ketentuan yang sudah tercantum dalam Perwali. Kami harap jangan sampai ada penerapan sanksi seperti pertokoan kemarin. Kalau nanti sampai tiga kali bisa disanksi administratif untuk pencabutan perizinan. Termasuk dibeberapa pasar sudah ditetapkan ganjil genap maka mohon dipatuhi," pungkasnya.