Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan pemantauan pelaksanaan ganjil genap di Pasar Bunul Kota Malang, Senin (18/5). (Foto Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan pemantauan pelaksanaan ganjil genap di Pasar Bunul Kota Malang, Senin (18/5). (Foto Humas Pemkot Malang)

MALANGTIMES - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya telah memasuki hari ke 2. Aktivitas lalu lalang seseorang masih terus diperketat.

Pun demikian dengan pembatasan aktivitas di area pasar rakyat. Meski, pasar tidak masuk dalam kebijakan pembatasan jam operasional karena menjadi sarana jual beli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Namun, di masa PSBB yang bakal berlangsung hingga tanggal 30 Mei 2020 mendatang ini, aktivitas pasar diperbolehkan buka dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Wali Kota Malang Sutiaji meninjau langsung dua pasar, yakni Pasar Bunul dan Pasar Besar untuk memastikan konsep aktivitasnya sudah menerapkan physical distancing atau jaga jarak, hari ini (Senin, 18/5/2020).

Yang mana, aktivitas pasar rakyat harus sudah dengan pemberlakuan sistem ganjil genap bagi setiap bedak untuk bergantian setiap harinya.

"Sebenarnya substansi atau goal dari PSBB itu adalah physical distancing. Itu salah satu usaha kita menekan angka Covid-19. Kenapa penerapannya ganjil genap tidak merata, tadi ada pedagang yang alasannya sepi. Walaupun ndak pakai ganjil genap masih tetap sepi. Sehingga ini kami utamakan itu dulu (sosialisasi)," ujarnya, 

Didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, ia turut memantau aktivitas baik dari pedagang ataupun pembeli. Yaitu, terkait protokol kesehatan Covid-19 dengan selalu memakai masker saat bepergian. 



"Tadi hampir lebih dari 95 persen sudah pakai masker. Ini yang menjadi komitmen kami, jadi pemberdayaan pakai masker, karena proses penularan Covid-19 ini kan melewati droplet atau dengan gesekan per orangan," jelasnya.

Jika di masa usai tiga hari pertama PSBB, masih ditemukan pedagang atau pembeli yang bandel maka pihaknya tak segan untuk melakukan penindakan.

Yaitu, mulai dengan melakukan penyitaan KTP selama masa PSBB, hingga penutupan usaha bagi yang memiliki usaha dan tak mematuhi aturan jam operasional PSBB.

"Memang ada punishment. Tapi di kami satu sisi itu dari KTP, sampai kapan itu sampai pemberlakuan PSBB selesai. Kalau masih bandel, dan punya usaha ya ditutup. Ini memang masih perdebatan, karena sisi lain ekonomi masyarakat harus tetap berjalan. Tapi protokol Covid-19 harus juga dilakukan," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk melakukan rapid test dengan mengambil sampling terhadap sejumlah pedagang baik di Pasar Bunul maupun di Pasar Besar. Hasil dari tes cepat tersebut, semuanya menunjukkan non reaktif.

"Diutamakan tadi yang rapid test itu bagi pedagang yang mengambil kulakan dari luar Malang Raya. Saya sudah sedikit was-was, karena kalau ada satu saja yang reaktif dan kalau dilakukan swab itu hasilnya positif maka aktivitas di pasar tersebut harus ditutup," tandasnya.