Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Halal bihalal menjadi salah satu tradisi kuat masyarakat Indonesia selama hari raya Idul Fitri tiba. Namun tahun ini, nampaknya tradisi halal bihalal tak bisa dilakukan sebebas tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Malang Raya telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 17 Mei hingga 30 Mei 2020 mendatang.

Wali Kota Malang Sutiaji pun tak melarang warganya untuk melakukan halal bihalal. Namun dia menyarankan, agar halal bihalal dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta physical distancing. Sehingga, dapat memininalisir adanya persebaran virus Covid-19.

Baca Juga : Jangan Hanya Mikir Akhirat, Pakar UIN Malang: Al-Qur'an Juga Suruh Kita Bahagia di Dunia

"Halal bihalal bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, sekarang sudah ada teknologi," katanya saat ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (14/5/2020).

Sesuai dengan anjuran dalamĀ 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), aktivitas berkumpul memang harus dibatasi.

Sehingga, masyarakat pun diharapkan untuk terus meningkatkan kesadarannya untuk menyukseskan program PSBB. Selain itu, dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 itu juga dijelaskan jika setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya akan tetap berjalan.

Namun memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti pada perusahaan dan kantor swasta misalnya, tetap diperbolehkan beroperasi dengan jumlah minimum karyawan dalam upaya pencegahan Covid-19.

Termasuk pada moda transportasi barang boleh keluar masuk adalah yang menyuplai bahan pokok, kebutuhan medis, pengedaran uang, BBM, keperluan ekspor-impor, kurir, jemput karyawan.

Sementara itu, bagi masyarakat yang melanggar ketetapan dalam PSBB maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Perwal. Di antaranya, denda administratif, senilai Rp 500 ribu bagi seorang yang tidak mengenakan masker di tempat umum.

Baca Juga : NU Minta Masyarakat Tak Sembrono, Imbau Tarawih di Rumah

Kemudian Rp 200-500 ribu bagi pengemudi moda transportasi, ataupun pengendara kendaraan pribadi yang tidak menerapkan physical distancing.

Denda senilai Rp 1 juta atau bisa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pembatasan jam operasional. Hingga, teguran dan atau dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Sebagai informasi, PSBB Malang Raya berlaku lebih luas. Artinya, masyarakat Kota Malang yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Batu atau Kabupaten Malang masih diperkenankan. Sedangkan untuk warga yang berasal dari luar Malang Raya akan mendapatkan pemeriksaan di setiap check point.

PSBB Malang Raya ditetapkan efektif sejak Minggu (17/5/2020) dan akan berakhir 14 hari kemudian, tepatnya Sabtu (14/5/2020) mendatang. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, masa berlaku PSBB bisa diperpanjang apabila masih ditemukan bukti penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan PSBB.