Poster Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Malang. (Foto: Fraksi PKS DPRD Kota Malang).
Poster Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Malang. (Foto: Fraksi PKS DPRD Kota Malang).

MALANGTIMES - Keputusan pemberian izin pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Malang Raya dari Menteri Kesehatan membuat masyarakat bingung.

Banyak warga Kota Malang dan sekitarnya yang masih belum mengetahui soal PSBB, termasuk terkait aturan dan konsekuensinya.

Baca Juga : Punya Keluhan? Sampaikan via Jaring Aspirasi Virtual Fraksi PKS DPRD Kota Malang Hari Ini

Hal itu terungkap saat masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasinya pada para wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang.

Keluhan itu diungkapkan saat pelaksanaan program Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2020) siang.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan bahwa banyak masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tema Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Trio Agus menyebut masih banyak yang menanyakan tentang rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Masyarakat masih belum sepenuhnya paham tentang apa itu PSBB dan konsekuensinya seperti apa jika diterapkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, terkait PSBB nantinya persoalan Jaring Pengaman Sosial (JPS) juga masih menjadi keluhan. 

Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa memastikan penyaluran bantuan sosial bisa terpenuhi dengan maksimal.

Kemudian, pendataan dari Pemkot Malang terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang masih dinilai bermasalah.

"Masyarakat menyampaikan masih ada ditemukan warga yang sudah wafat tapi namanya masih muncul, menerima dobel dengan data PKH (Program Keluarga Harapan). Masyarakat menganggap penerima masih belum tepat sasaran," imbuhnya.

Hal lainnya, berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang belum tercover atas penyaluran bansos. 

Terlebih, banyak juga pekerja atau pemilik usaha yang akhirnya sepi karena dampak Covid-19. 

"Ada juga yang dirumahkan dan tidak ada pekerjaan lagi, ini untuk diperhatikan aja," terangnya.

Baca Juga : Kritik Tajam Najwa Shihab Soal Penanganan Covid-19 Bikin Anggota DPR Meradang!

Oleh karenanya, dari beragam aspirasi masyarakat tersebut Fraksi PKS DPRD Kota Malang mengharapkan Pemkot Malang dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) untuk melakukan pendataan secara mendetail.

"Terutama tentang pendataan yang masih belum sempurna untuk lebih dimaksimalkan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan data," ungkapnya.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pelaksanaan PSBB pihaknya juga mengharapkan Pemkot Malang bisa menyosialisasikan secara masif ke semua kelurahan di Kota Malang. 

"Agar warga paham seperti apa, kami berharap Pemkot Malang bisa menyosialisasikan secara masif melalui RT dan RW. Termasuk, kami minta Pemkot Malang lebih memberdayakan lagi RT dan RW dalam pendataan warga terdampak Covid-19," tegasnya.

Di sisi lain, Trio Agus mengungkapkan bahwa program Hari Aspirasi yang dilangsungkan di tengah pandemi Covid-19 mendapat sambutan baik.

Tercatat sekitar 40 peserta ikut berpartisipasi dalam acara yang disiarkan live melalui Zoom, Facebook dan YouTube yang dilangsungkan Senin (11/5/2020) mulai pukul 13.00 WIB itu. 

Masyarakat juga tak sungkan menyampaikan berbagai keluhan terkait penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa program Fraksi PKS yang terlibat dalam penanganan pencegahan Covid-19.