Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan THR Cair Paling Lambat Jumat Pekan Ini

May 11, 2020 17:19
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat melakukan video conference. (Foto: Instagram @smindrawati)
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat melakukan video conference. (Foto: Instagram @smindrawati)

MALANGTIMES - Pegawai pemerintah, aparat keamanan maupun pensiunan tak perlu lagi menghawatirkan soal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Sebab, kebijakan terkait pencairan THR sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. 

Merespons telah ditandatanganinya aturan PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur mengenai THR, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menegaskan untuk pencairan THR dilaksanakan paling lambat pada hari Jumat (15/5/2020). Selain PP yang telah ditandatangani Presiden, ditambah juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga telah dikeluarkan.

"Untuk THR, PP (Peraturan Pemerintah) sudah dikeluarkan atau dalam hal ini ditandatangani presiden. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini, tanggal 15," ujarnya saat video conference, Senin (11/5/2020). 

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran total yang telah disiapkan untuk THR bagi PNS, TNI, POLRI dan para pensiunan yakni sebesar Rp 29,38 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut lebih rendah dari pada tahun lalu yang mencapai Rp 40 triliun.

"THR dari ASN Pusat, TNI, Polri, itu Rp 6,75 triliun; pensiunan Rp 8,70 triliun; dan ASN daerah diperkirakan Rp 13,89 triliun," bebernya. 

Terkait THR tahun ini yang akan dicairkan pada pekan ini, Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdiri hanya berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat tanpa tunjangan kinerja.

Untuk diketahui dan dipahami, PNS yang akan mendapatkan THR merupakan PNS eselon III ke bawah. Khusus untuk eselon III ke atas, yang dimana termasuk para pejabat daerah, pejabat negara, Presiden, Menteri, DPR RI, sampai DPD RI dipastikan tidak mendapatkan THR.

"THR ini hanya diberikan seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri, Hakim, dan Hakim Agung yang setara dengan jabatan eselon III. Eselon I dan II dan fungsional setara dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR," pungkasnya.

Topik
MalangBerita MalangBerita Hari IniMenteri KeuanganSri MulyaniPastikan THR CairTunjangan Hari RayaPeraturan Pemerintah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru