Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika (Dokumentasi MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika (Dokumentasi MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota Malang secara resmi telah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak beberapa pekan lalu. Selama proses pengajuan PSBB, dewan pun menyoroti beberapa hal yang dinilai perlu diutamakan.

Baca Juga : DPRD Provinsi Jatim Dukung Pemkab Malang Tunda Penerapan PSBB

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, selama pandemi covid-19, Pemerintah Kota Malang diharapkan lebih mengutamakan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Karena ketika sosial ekonomi masyarakat belum juga dituntaskan, maka rencana PSBB tak akan berjalan maksimal.

"Masyarakat harus dijamin sosial ekonominya, kalau nggak PSBB nggak akan berjalan efektif," tegasnya.

Berkaca dari DKI Jakarta, menurutnya PSBB tak sepenuhnya membatasi aktivitas masyarakat. Karena meski dilakukan pembatasan, masyarakat akan tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Pasalnya mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tanpa adanya bentuk bantuan yang jelas, maka masyarakat akan tetap memilih beraktivitas seperti biasa.

Sejauh ini, dia menilai upaya penyadaran berkaiatan dengan covid-19 masih belum maksimal dilakukan Pemerintah Kota Malang. Hal itu tercermin melalui beberapa proses penyaluran bantuan yang baru saja digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Di mana masih ada masyarakat yang belum mengetahui perbedaan bantuan dan besaran bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, bantuan yang disalurkan juga masih banyak yang salah sasaran ataupun dobel pendataan.

"Bahkan sampai ada masyarakat yang demo dengan bentuk bantuan tersebut," terangnya.

Baca Juga : Balap Liar Terus Terjadi, Polresta Malang Kota Intensifkan Razia

Menurutnya, hal itu juga tak luput dari adanya proses pendataan yang sangat rumit. Karena pendataan tak dilakukan oleh RT dan RW yang notabene mengetahui kondisi masyarakat di sekitarnya. Sehingga cenderung banyak terjadi kesalahan saat di lapangan dan membuat bantuan tak tepat sasaran.

"RT/RW diminta pendataan dan tak diberikan kriteria. Kemudian ujungnya ditolak. Ini juga harusnya menjadi koreksi pemerintah," imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong agar Pemkot Malang melakukan persiapan yang matang, terutama menjamin akses sosial ekonomi masyarakat. Sehingga, ketika PSBB dilaksanakan, masyarakat tidak akan terbebani.

"Dan kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan suara rakyat. Sebelum PSBB, pikirkan dulu masalah sosial ekonomi masyarakat," pungkas Made.