Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto saat hadir dalam rangka mediasi antara Pemerintah Desa dengan warga petani penggarap lahan Kebun Jeruk Desa Selorejo, Minggu (3/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto saat hadir dalam rangka mediasi antara Pemerintah Desa dengan warga petani penggarap lahan Kebun Jeruk Desa Selorejo, Minggu (3/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Terkait permasalahan kebun jeruk Dusun Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terus berlanjut, hingga Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Didik Gatot Subroto, anggota komisi I, Budi Kriswiyanto dan juga Muspika Kecamatan Dau turun gunung untuk memediasi permasalahan ini.

Sampai mencapai keputusan yang di mana Ketua DPRD Didik Gatot Subroto menugaskan kepada BPD Desa Selorejo untuk melakukan pendataan secara langsung dengan turun ke lahan dan juga membentuk kluster-kluster penyewa lahan.

“Karena proses sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan masyarakat ini ada beberapa fiksi, maka saya meminta kepada Pemerintah Desa melalui BPD untuk melakukan pemetaan terhadap penyewa ada kluster-kluster, setelah kluster-kluster nanti bisa dipenuhi, maka di situlah cara penyelesaiannya,” ucapnya saat dikonfirmasi pewarta, Minggu (3/5/2020).

Didik juga menuturkan bahwa nantinya BPD Desa Selorejo akan diberikan waktu sekitar 10 hari untuk mendata dan melakukan pembentukan kluster.

“Ya kita berikan waktu antara 10 hari lah. 10 hari BPD turun melakukan investigasi, melakukan pencatatan di lapangan secara bersama-bersama, dengan petani, dengan BPD, dengan Pemerintah Desa, kemudian saya berharap ada keterbukaan,” tuturnya.

Didik mengungkapkan bahwa perihak sewa menyewa TKD (Tanah Kas Desa) berbeda aturannya dengan sewa menyewa biasa. Maka dari itu, Pemerintah Desa juga harus bijaksana mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Terkait untuk warga petani penggarap yang habis sewanya berakhir pada thun 2019 tetapi masih dalam masa produksi panen, Pemerintah Desa tidak boleh melakukan pengambil alihan secara sepihak.

“Kemudian ada yang menyewa berakhir pada tahun 2019 tetapi ini masa produksi panen, maka Pemerintah Desa juga tidak boleh serta merta mengambil alih begitu. Tetap harus ada solusi-solusi yang harus diselesaikan,” ucap Didik.

Sedangkan untuk penyewa yang habis masa sewanya pada tahun 2020 Didik mengimbau untuk urusan tersebut jika terdapat pengambil alihan secara sepihak, urusannya berbeda.

“Kemudian ada masa sewa yang berakhir pada tahun 2020, nah maka ini menjadi hak penyewa. Nah secara keseluruhan menjadi hak penyewa. Maka saran saya kepada Pemerintah Desa berikan kesempatan kepada penyewa sampai pada batas akhir masa sewanya. Karena kalau ini dipaksakan ini kan beda urusannya,” ungkapnya.

Terkait pembentukan kluster yang menjadi arahannya, Didik menuturkan terdapat beberapa kluster yang harus disusun untuk memnuhi data yang selama ini belum terlengkapi agar dapat menemukan solusi kongkrit atas polemik yang sudah terjadi ini.

“Kluster-kluster itu yang sewanya habis di akhir tahun 2019, yang sewanya habis di akhir tahun 2020, yang menggarap dan sewanya belum dibayar, yang menyewa dari pihak kedua, kluster-kluster ini harus dibuat dan didata,” jelasnya.

Terkait permasalahan oknum yang mengaku suruhan Kades dan BUMDes untuk merusak dan memetik buah jeruk di kebun jeruk yang masih dimiliki haknya oleh warga penggarap sebagai penyewa, Didik mengingatkan bahwa hal tersebut belum bisa di musyawarahkan, karena data dari desa juga belum mencukupi.

“Terhadap perlakuan BUMDes yang kemarin memetik saya tidak bisa hari ini menyampaikan ini sebagai alat musyawarah, karena by data nya tidak ada. Maka saya secara formatif nyuwun (minta) dulu kepada pemerintah desa melalui BPD saya tugaskan, harus melakukan investigasi pemetaan di lapangan gambarnya sudah saya sampaikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Desa Selorejo, Bambang Soponyono dikonfirmasi terkait keluhan warga penggarap mengenai perpanjangan sewa lahan yang ditolak, keluhan warga terkait ganti rugi atas perusakan kebun jeruknya yang dilakukan oleh oknum suruhan Kades, Bambang menjawab menunggu data dari investigasi BPD Desa Selorejo.

“Intinya kita kan sudah dimediatori sama pak ketua kita ngikut aja. Nanti itu kita jawab by data. Kita nggak mau bergontok-gontok adu argumen kita by data saja, udah ikut aja. Dia memperpanjang atau ndak itu kita jawab dengan data. Nanti terbukanya, data yang kita gelar. Saya nggak mau berandai-andai dulu sekarang,” pungkasnya.