Foto ilustrasi. (istimewa).
Foto ilustrasi. (istimewa).

MALANGTIMES - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer. 

Baca Juga : PPDB 2020 Kota Malang, Kuota Zonasi Jenjang TK-SMP "Dilonggarkan" 50 Persen

Sekarang, selama pandemi Covid-19, kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer yang bertugas di sekolahnya.

Dengan catatan, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama jika di suatu sekolah terdapat banyak guru honorer.

"Kalau sekolah ada guru honorer banyak, boleh menggunakan lebih dari 50 persen," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt Dirjen PAUD dan Dikdasmen), Hamid Muhammad saat saat gelar wicara di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Jadi, batasan persentase yang selama ini diatur, dilepas. Kepala sekolah punya kewenangan penuh untuk mengatur penggunaan BOS sesuai kebutuhan.

Meski batas persentase dilepas, syarat untuk guru honorer harus terdaftar di dapodik tidak dihapus. Hamid menuturkan, syarat ini tidak dihapus karena ada alasan kuat.

"Kenapa harus dapodik? Karena itu dasar untuk melakukan audit. Karena itulah kepala sekolah dan operator wajib memasukkan nama guru-guru honorer, baik yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maupun tidak," tegasnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, syarat guru honorer menerima dana dari BOS harus memenuhi tiga persyaratan.

Baca Juga : Kemenag Pastikan Pembayaran Tunjangan Guru Madrasah Non-PNS Tak Terganggu

Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, Hamid menambahkan, dana BOS tetap bisa digunakan untuk 13 komponen sesuai ketentuan.

Ke-13 komponen penggunaan dana BOS tersebut di antaranya untuk pengembangan perpustakaan; kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa; kegiatan ulangan dan ujian; pembelian bahan-bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan sekolah; pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; pengembangan profesi guru; membantu siswa miskin; pembiayaan pengelolaan BOS; pembelian perangkat komputer; dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Menurut Hamid, sekolah yang sudah menerima dana BOS bisa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dibuat sekolah dan disetujui dinas pendidikan setempat.

"Jadi tidak ada lagi pengaturan lainnya, misalnya menunggu arahan dinas pendidikan dulu. Sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS sesuai peruntukan RKAS atau RKAS yang sudah direvisi sesuai dengan regulasi (permendikbud) yang baru," tandasnya.