Suasana rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar virtual. (Foto: Istimewa)
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar virtual. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Tingginya angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 Kota Malang yang mencapai angka Rp 743 Miliar disinggung oleh DPRD Kota Malang. Anggota dewan dari berbagai fraksi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengurangi angka tersebut.

Hal itu disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang 2019, hari ini (Kamis, 23/4).

Fraksi PKS DPRD Kota Malang, menilai penyerapan anggaran yang rendah menjadi pemicu tingginya angka Silpa di tahun 2019.

"Realisasi belanja daerah di tahun 2019 hanya tercapai 71,94 persen, dan itu lebih rendah bila dibandingkan tahun 2018 berkisar 82 persen. Artinya, perencanaan yang sudah dilakukan Pemkot Malang ini seakan tidak berjalan, penyerapan menjadi rendah," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman.

Menurutnya, Silpa yang mencapai 28 persen dari anggaran tersebut seharusnya bisa dipergunakan untuk belanja langsung. Sehingga masyarakat Kota Malang dapat merasakan manfaatnya.

Karenanya, Fraksi PKS DPRD Kota Malang mengharapkan lembaga eksekutif bisa lebih baik dalam membuat perencanaan, dan bekerja lebih profesional.

"Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kami berharap Pemkot Malang dapat bekerja secara profesional, harus mampu membuat perencanaan yang lebih baik lagi. Semua harus diukur dan dilakukan monitoring serta evaluasi berkala secara tepat dan cermat," imbuhnya.

Hal lainnya yang juga ikut disorot yakni, perihal peningkatan jumlah penderita stunting di Kota Malang sepanjang tahun 2019 yang tinggi. Dari akhir tahun mencapai angka 1600 kasus, di awal tahun 2020 menjadi 13598.

Pemkot Malang, dalam hal ini diharapkan mampu menekan angka penderita Stunting, mengingat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarajat Kota Malang yang semakin meningkat.

"Ini menjadi pukulan serius bagi Pemerintah Kota Malang yang meraih peringkat ke 2 Stunting terbesar di Jawa Timur. Padahal untuk Stunting sendiri dapat dihindari dengan melakukan pendeteksian sejak dini. Pemerintah Kota kita harapkan bisa menekan hal tersebut," tandasnya.