MALANGTIMES - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat karena dampak virus Covid-19.
Salah satunya yakni bantuan diberikan kepada para ojek online (ojol).
Sayangnya, kebijakan pemerintah yang memberi bantuan kepada driver ojol itu justru mendapat protes dari serikat buruh.
Serikat buruh menilai jika Presiden Joko Widodo tidak adil dan dianggap ada unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.
Arief Poyuono merasa aneh dengan kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak virus Covid-19.
Namun, yang dibantu justru hanya transportasi ojol saja.
Poyu bahkan menilai jika pemerintah terlalu 'memanjakan' ojol karena pendiri ojol kini menjabat sebagai salah satu menteri.
Lantas Poyu berharap pemerintah nantinya bisa adil sehingga semua sektor bisa mendapat bantuan dan perhatian.
Diketahui, melalui BUMN pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapat promo cashback 50 % untuk pembelian BBM non-subsidi.
Kebijakan itu dinilai Poyu sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang seharusnya mendapatkan bantuan subsidi BBM.
Menurut Poyu masih banyak sektor lain yang perlu diperhatikan karena kewalahan akibat dampak Covid-19 ini.