Penutupan alun-alun Kota Batu akibat covid-19. (Foto: istimewa)
Penutupan alun-alun Kota Batu akibat covid-19. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Pemkot Batu merevisi besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19 di Kota Batu. Jika sebelumnya direncanakan sebesar Rp 500 ribu, namun kini berubah menjadi sebesar Rp 700 ribu bagi setiap kartu keluarga.

“Iya, semula memang sebesar itu (Rp 500 ribu) tetapi hasil rapat kemarin nilainya dievaluasi dengan mempertimbangkan besaran nilai oleh pemerintah pusat dan memperhatikan biaya kebutuhan hidup di Kota Batu serta kemampuan keuangan daerah, maka dinaikkan nilainya,” kata Juru Biacara  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, M. Chori.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Dinaikkannya pemberian insentif itu dengan mempertimbangkan kebijakan nasional yang memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Karena itu  atas dasar kebijakan Wali Kota Batu menginginkan besaran nominal di atas nasional.

“Maka sesuai dengan arahan dan kebijakan Ibu Wali Kota selaku Ketua Satgas serta memperhatikan kebetuhan biaya hidup di Kota Batu, maka besaran akan diberikan nominalnya di atas Nasional,” imbuhnya.

Kemudian bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk sembako melainkan dalam bentuk uang yang penyalurannya dilakukan non tunai. Bantuan itu akan diberikan selama 3 bulan mendatang secara transfer.

Yang saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa/kelurahan. “Kami juga mengimbau bagi masyarakat yang terdampak dan belum terdaftar untuk bisa menghubungi pemerintah desa/kelurahan melalui RT/RW,” himbau Chori.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Bantuan non tunai itu akan diberikan kepada 30 ribu kartu keluarga (kk) atau hampir 43,5 persen jumlah KK di Kota Batu bagi sektor informal dan warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Yakni para buruh tani/penggarap, pekerja yang dirumahkan, pekerja harian, PKL/UMKM, tukang ojek dan sopir angkut, pengelola kantin sekolah.

Lalu pramuwisata/guide/pokdarwis dan masyarakat kurang mampu yang di luar data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Saat ini data dari OPD sudah masuk tinggal verifikasi ulang dari Desa/Kelurahan,” tutupnya.