Bupati Malang Sanusi (tengah) menyatakan tak akan terapkan PSBB di wilayahnya (Ist)
Bupati Malang Sanusi (tengah) menyatakan tak akan terapkan PSBB di wilayahnya (Ist)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi menyampaikan wilayahnya tak mengajukan permintaan untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Dirinya mengatakan, dari data yang dirilis oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Malang, wilayahnya tak masuk kriteria untuk menerapkan PSBB.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Kabupaten Malang tak masuk kriteria untuk menerapkan PSBB. Karena itu kita tak ajukan permintaan itu ke Gubernur Jatim. Data kita juga tak termasuk kriteria," kata Sanusi, Selasa (7/4/2020).

Dari data yang dilansir di laman satgascovid-19.malangkab.go.id yang jadi acuan Bupati Malang tak menerapkan PSBB terlihat, bahwa kematian akibat covid-19 hanya menimpa 1 warga hingga kini. 

Sedangkan, pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 60 orang dengan rincian dirawat (23), dirawat rumah (6) dan yang dinyatakan sehat 31 orang.

Data Covid-19 Kabupaten Malang per tanggal 7 April 2020, secara grafik mengalami peningkatan dibanding Senin (6/4) kemarin.

Misalnya, peningkatan orang dengan risiko (ODR) dari 1.622 menjadi 1.946. 

Orang dalam pemantauan (ODP) dari 159 menjadi 173 orang, serta PDP dari 55 jadi 60 orang hingga saat berita ditulis.

Tapi, grafik kenaikan itu tak dijadikan referensi oleh Sanusi untuk menerapkan PSBB.

Dikarenakan korban meninggal hanya satu atau tidak erlalu signifikan.

“Warga posirif covid-19 dari hasil tracking juga berasal dari luar daerah. Jadi tidak memenuhi syarat untuk memberlakukan PSBB,” ujarnya.

Lantas seperti apakah daerah bisa menetapkan PSBB sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). 

Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Mengutip Pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. 

Penetapan PSBB yang dilakukan oleh Menteri dilakukan atas dasar hal-hal berikut:

1. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu

2. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu

3. Ada bukti terjadi transmisi lokal

Kasus dalam kriteria itu adalah PDP dan pasien terkonfirmasi positif  berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Reserve Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR).