Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (Foto: Istimewa)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Kapolri Jenderal Idham Aziz baru-baru ini menerbitkan tiga surat telegram (ST) perihal penanganan yang akan dilakukan pihak Kepolisian dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah menyerang Indonesia.

Penanganan tersebut meliputi Kejahatan Siber, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masalah Pangan. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Surat Telegram yang pertama menjelaskan mengenai Kejahatan Siber, dengan nomor surat: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020. Di tengah pandemi Covid-19 yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial, pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan. 

Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi beberapa masalah yang kemungkinan akan muncul. Misalnya, penghinaan kepada Presiden, pejabat, maupun para penguasa lainnya, serta ketahanan data akses internet harus dijaga dan penyebaran berita bohong (hoax) juga harus diminimalkan.

"Laksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi serta opini di ruang siber," tulis penggalan dalam surat telegram tersebut yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit tertanggal 4 April 2020. 

Menurut penjelasan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dilansir dari liputan6, bahwa kejahatan siber seperti penyebaran berita bohong (hoax) terkait Covid-19 telah ditangani hingga puluhan kasus yang merupakan rekapan dari jajaran Kepolisian yang ada di daerah.

"Kita telah menangani kasus hoax Covid-19 sejumlah 72 kasus," jelasnya, Jumat (3/4/2020).

Untuk jumlah yang paling besar mengenai kasus penyebaran berita bohong (hoax) di tengah wabah pandemi Covid-19 ini terdapat di Polda Jawa Timur dengan 11 kasus dan Polda Metro Jaya juga dengan 11 kasus. Untuk daerah seperti Polda Jawa Barat, Polda Lampung serta Bareskrim Polri terdapat lima kasus. 

Untuk pasal yang akan dikenakan terkait penyebaran berita bohong (hoax) Covid-19, pihak penyidik akan menerapkan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sedangkan untuk para pelaku kejahatan penghinaan terhadap Presiden atau pejabat pemerintahan yang lainnya, penyidik akan menerapkan Pasal 207 KUHP.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Selain itu, Kapolri juga menerbitkan surat telegram dengan nomor: ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Terdapat empat kemungkinan pelanggaran yakni penjarahan atau kerusuhan pada saat arus mudik, melawan petugas saat menjalankan tugas seperti menolak saat dilakukannya pembubaran kerumunan, pihak-pihak yang menghambat akses jalan dan orang-orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Surat Telegram yang terakhir yakni dengan nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1.2020 yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Reserse Kriminal dalam kesediaan bahan pokok dan distribusi. 

Terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi seperti melakukan permainan harga bahan pokok, menimbun barang-barang kebutuhan pokok, serta menghalangi dan menghambat jalur distribusi pangan.

Di tengah kondisi musibah yang sedang melanda Indonesia, Kapolri terus melakukan upaya kerja sama dengan jajaran Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu kerja Polri.