Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Langkah menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Malang terus digencarkan. Menyusul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan ini bakal direalisasikan di Malang Raya. 

Apalagi, jumlah kasus pandemi Covid-19 yang terus meningkat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk semakin memperketat akses keluar masuk wilayah.

Baca Juga : Sehari 83 Warga Surabaya Positif Covid-19, Gubernur Jatim: Warga Kurang Dapat Informasi

Wali Kota Malang Sutiaji mengingatkan kepada warga Kota Malang untuk tetap mewaspadai pergerakan. Sebab, belum dapat diketahui secara pasti kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. 

Dengan bertambahnya jumlah kasus Covid-19, masyarakat diminta untuk tidak hanya melihat PDP (Pasien Dalam Pengawasan) saja. Baik yang terkonfirmasi positif maupun yang dirawat. Melainkan, juga harus mewaspadai angka ODR (Orang Dengan Resiko), OTG (Orang Tanpa Gejala) maupun ODP (Orang Dalam Pantauan). 

"Kita semua berpacu dengan waktu, berkejaran dengan gerak Covid-19 itu sendiri. Belum lagi beberapa warga (publik) yang terkesan abai dengan situasi yang ada, terpantau jalanan kota yang masih ramai lalu lalang," ujarnya. 

Ada beberapa hal yang dipersiapkan menyambut pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Malang. Di antaranya, Pengajuan surat persetujuan PSBB ke Gubernur Jawa Timur. 

Kemudian, Penguatan posko pantau pintu masuk ke kota Malang, baik di area titik henti angkutan umum (stasiun, terminal dan bandara) maupun penyisiran yang menggunakan kendaraan pribadi. 

Selanjutnya, penyiapan rumah karantina atau transit bagi pendatang yang terdeteksi berpotensi rawan atau resisten Covid-19. Dengan alternatif pemanfaatan rusunawa. Serta Penguatan pendataan per-wilayah dan pelaksanaan kawasan physical distancing di setiap kelurahan di Kota Malang.

Baca Juga : Sumbang Angka Positif Covid-19 Tertinggi, Gubernur Jatim Belum Ajukan PSBB

"Kami memandang amat sangat penting pemberlakuan PSBB ini. Pertimbangannya, mobilitas orang semakin hari semakin susah dideteksi maka perlu ada pantauan dan regulasinya jelas," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Malang telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan angka mobilitas orang di jalanan. Seperti imbauan untuk tetap tinggal di rumah, memberlakukan bagi pelaku usaha kuliner hanya melayani take away (pesan antar), dan yang lainnya. 

Namun, mobilitas orang yang lalu lalang dan keluar masuk ke Kota Malang semakin harinya juga sulit terdeteksi. Karenanya, langkah pengetatan akses keluar masuk lebih dikuatkan. 

"Kebijakan yang dikeluarkan itu semata untuk mereduksi kumpulan dan mobilitas orang di jalanan. Oleh karenanya, langkah pengetatan kita tajamkan, terlebih dengan dikeluarkannya aturan PSBB," tandasnya.