Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD. (Foto: twitter @mohmahfudmd)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD. (Foto: twitter @mohmahfudmd)

MALANGTIMES - Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi, pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, narapidana koruptor dan narapidana narkotika.

Tetapi dalam dengar pendapat dengan DPR RI, Yasonna H. Laoly berencana akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah tersebut dengan empat poin yang telah disusun. 

Baca Juga : Edarkan Sabu di Tengah Pandemi Covid-19, Pengedar Asal Malang Dicokok Polisi Blitar

Pertama mengatur tentang narapidana narkotika yang telah memiliki masa hukuman 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan akan dilakukan pemberian asimilasi di rumah.

"Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 (terpidana narkotika) per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari," ucap Yasonna saat rapat dengan pendapat dengan DPR RI, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Poin kedua, Yasonna H. Laoly juga berencana akan melakukan pembebasan terhadap narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman.

"Ini (napi tipikor) sebanyak 300 orang," tandasnya.

Sedangkan untuk poin ketiga mengatur untuk narapidana tindak pidana khusus yang tengah mengalami penyakit kronis, serta telah menjalani 2/3 masa hukuman.

"Itu harus dinyatakan oleh Rumah Sakit Pemerintah," sebutnya.

Untuk poin yang keempat ditujukan untuk pembebasan bagi narapidana Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 53 orang yang tengah menjalani masa hukuman di penjara Indonesia.

Sejumlah pihak melontarkan kritikan keras atas usulan Yasonna H. Laoly yang akan merevisi Peraturan Pemerintah dan memberikan pembebasan khususnya terhadap narapidana tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca Juga : Usai Bebas Ikut Asimilasi, Residivis Curanmor di Kota Malang Kembali Kambuh

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menuturkan dalam video berdurasi 2.09 menit yang dibagikannya melalui akun resmi twitternya agar semua pihak jelas, bahwa secara tegas pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," tegasnya dalam video yang diunggah di akun resmi twitternya @mohmahfudmd, Minggu (5/4/2020).

Mahfud juga memberikan alasan mengenai sikap pemerintah yang tidak memberikan remisi kepada narapidana tersebut. Pertama karena Peraturan Pemerintah itu telah mengatur secara khusus dan berbeda dengan narapidana yang lain. 

Kedua, jika pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dengan alasan karena untuk mencegah persebaran Covid-19, kondisi di dalam lapas atau rutan justru bagus untuk melakukan isolasi diri. 

"Lalu yang kedua kalau tindak pidana korupsi itu, sebenarnya tidak uyuk-uyukan juga, tempatnya mereka sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing ya, malah diisolasi di sana lebih bagus dari pada diisolasi di rumah," terangnya dalam video tersebut.