Wali Kota Malang Sutiaji (bertopi) saat meninjau pembuatan APD tenaga medis di Kota Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (bertopi) saat meninjau pembuatan APD tenaga medis di Kota Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang).

MALANGTIMES - Upaya penanganan dalam memerangi Covid-19 semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kasus di Kota Malang.

Jika sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengalokasikan dana senilai Rp 37,3 miliar, kini anggaran tersebut ditambah hingga mencapai Rp 55 miliar. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, jumlah anggaran tersebut sifatnya untuk BTT (Belanja Tidak Terduga). Mengingat, perkembangan Covid-19 yang tak bisa terprediksi akan berakhir dalam kurun waktu yang cepat ataupun melambat. 

"Masih kita alokasikan BTT. Inikan sampai kapan kita nggak tahu (Covid-19), terus kebutuhannya semakin hari semakin ada tambahan," ujarnya. 

Kebutuhan-kebutuhan seperti fasilitas kesehatan misalnya, yang masih terus bertambah dari hari ke hari. Salah satunya, dijelaskannya berkaitan dengan permintaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas kesehatan di Kota Malang yang cukup tinggi. 

Yang semula, Pemkot Malang mempersiapkan untuk kekurangan di rumah sakit rujukan dan Puskesmas, kini banyak dari rumah sakit non rujukan juga membutuhkan APD. 

"Kemarin kita alokasikan APD itu hanya untuk rumah sakit kita dan puskesmas kita. Tapi, sekarang ternyata banyak rumah sakit-rumah sakit non rujukan juga minta ke kita. Apalagi, ini sifatnya ini kan evaluatif, sifatnya dinamis (kebutuhan APD sebanyak mungkin, tak terduga)," terangnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana Covid-19 diambilkan dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp 2,150 miliar. Kemudian, Rp 9,9 miliar dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk keperluan penyediaan alat kesehatan. 

Mulai dari Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan alat kesehatan, pengadaan bilik disinfektan SICO (Sikat Corona), dan bahan disinfektan. 

Hal lainnya, sebagai dana Bantuan Sosial sebesar Rp 10,26 miliar untuk warga-warga terdampak. Mereka yang tergolong warga miskin, pekerja harian, penyandang disabilitas seperti tuna netra hingga PKL dan ojek online akan diberikan bantuan sosial non tunai.