Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berpesan agar ASN yang kerja di rumah tetap patuh pada instruksi pimpinan untuk bekerja (dd nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berpesan agar ASN yang kerja di rumah tetap patuh pada instruksi pimpinan untuk bekerja (dd nana)

MALANGTIMES - Sebaran virus Corona telah melahirkan kebijakan baru di tataran pemerintahan. Yakni dengan memperbolehkan ASN untuk bekerja di rumah, tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Kebijakan itu merupakan  mandat surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, kebijakan itu mulai berlaku hari ini (Kamis, 19 Maret 2020) hingga 31 Maret ke depan. Seperti yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.

Tapi, kebijakan itu bukan berarti ASN bisa duduk manis dan berleha-leha. "Jadi tetap kerja ya, cuma di rumah. Mereka diberi pekerjaan oleh para kepala OPD. Selain itu kerja di rumah juga dilakukan secara bergiliran," ucapnya, Kamis (19/3/2020).

Skema teknis terkait pembagian kerja ke ASN serta sistem giliran masuk kantor, lanjut Didik, diserahkan ke kepala OPD masing-masing.

"Sudah saya instruksikan seluruh kepala OPD terkait itu. Jadi saya tegaskan walau ASN kerja di rumah tapi tak duduk manis," ujarnya.

Tak hanya kebijakan itu, Pemkab Malang juga telah resmi untuk sementara waktu meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang di suatu forum atau tempat.

Apel pagi, senam bersama hingga forum diskusi ditiadakan untuk sementara hingga adanya pemberitahuan selanjutnya. Pun, berbagai kunjungan dari luar daerah atau luar negeri pun sementara dibatalkan.

"Jadi seluruh kegiatan yang melahirkan kerumunan hingga 20 orang dibdbalam ruangan di tunda sementara," ujar Didik.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Suasana terbilang lengang pun terlihat di berbagai kantor OPD Kabupaten Malang. Bahkan jalan raya di wilayah Kepanjen yang terbilang padat juga terlihat sepi lalu-lalang kendaraan. 

Terpisah, untuk memastikan adanya kebijakan ASN kerja di rumah tak duduk manis apalagi sampai bepergian ke luar daerah. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Malang pun bersiap melakukan pengawasan.

"Kami dan Inspektorat akan mengawasi kebijakan itu. Caranya, lewat koordinasi dengan seluruh kepala OPD yang telah diinstruksikan untuk mengambil kebijakan di lingkungan kerjanya," ucap Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM.

Pihak BKPSDM juga akan memanfaatkan peralatan teleconference dari Diskominfo terkait pola pengawasan ASN kerja di rumah. Selain mengoptimalkan berbagai group WhatsApp yang dimiliki oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Malang.

"Pengawasan kita lakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan walau ada kebijakan kerja di rumah. Kami juga minta ASN tetap patuh dengan segala instruksi yang diberikan itu," tandasnya.