Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

MALANGTIMES - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengimbau ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak pakai jurus aji mumpung dengan adanya kebijakan pemerintah dapat bekerja di rumah. Yakni dengan menfaatkannya untuk jalan-jalan atau untuk keperluan di luar kerja. 

Dia mengimbau pegawai yang diberikan kesempatan bekerja di rumah untuk menggunakan sebagaimana mestinya. "Para pegawai yang  melaksanakan tugas berdasarkan surat edaran KemenPAN-RB agar bekerja dari rumah dengan baik. Bukan untuk liburan ataupun kegiatan yang sekiranya mengganggu kerja pegawai. Tapi kerja dari rumah, bukan kemudian malah diajak jalan-jalan," kata dia," kata Emil saat melakukan kunjungan ke Malang pada hari Selasa (17/3/2020). 

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Emil juga mengingatkan bahwa bekerja di rumah merupakan momentum menuju era revolusi industri. "Tapi inget, ini kerja dari rumah sebenarnya sebuah momen untuk kita ke tahap berikutnya di Revolusi Industri 4.0, yang dimana mengharuskan kita nantinya bekerja dari mana aja," ungkapnya.

Emil menjelaskan bahwa kebijakan ASN bekerja dari rumah berdasarkan surat dari KemenPAN-RB, dia serahkan kepada masing-masing penanggungjawab. 

Emil juga mencontohkan seperti disebuah Instansi Pemerintah yang menerapkan sistem pergantian waktu masuk pegawai. "Saya tadi sampaikan misalnya ke Pak Kadishub, mengenai ruang jarak kerja antar satu sama lain. Misalnya 10 orang tapi kepenuhan, harusnya 5, ya mungkin yang 5 gantian piket," tandasnya.

Jadi mengenai keputusan, alur koordinasi yang sebelumnya harus melalui rapat dan bertemu langsung, di zaman Revolusi Industri 4.0 sudah tidak waktunya lagi. "Harus sudah berani memulai untuk menggunakan teknologi yang ada agar waktu kerja dapat efektif dan efisien. udah nggak zamannya. Hal ini juga merupakan momentum untuk membuktikan kesiapan para pegawai ASN dalam menerapkan sistem kerja di zaman Revolusi Industri 4.0," ungkap dia.

Emil juga sedikit menyinggung mengenai kebijakan penyampaian dalam rangka persebaran virus Corona atau Covid-19 di Jawa Timur. "Saya sarankan kita satu pintu di Jubir Covid-19 itu ada di lingkungan Dinas Kesehatan dialah yang kemudian mendapat mandat untuk menyampaikan," ungkap dia.

Baca Juga : Pemkot Batu Kumpulkan Data Korban PHK Akibat Covid 19

Emil juga memastikan bahwa transparansi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan harus maksimal dan sesuai protokol yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden RI yang diterbitkan beberapa waktu lalu. 

Emil mencontohkan salah satunya mengenai protokol komunikasi publik. "Protokol komunikasi publik itu data seperti Orang Dalam Resiko, Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, kemudian yang positif. Kemudian spesimen yang dikirim, yang sudah sembuh, itu jumlah dan sebarannya perlu disampaikan ke publik dan tetap harus koordinasi dengan Pemerintah Pusat terlebih dahulu," tutupnya.