Dispendukcapil Kabupaten Malang bersiap membatasi layanan adminduk sebagai upaya pencegahan sebaran corona. (Dispenduk for MalangTimes)
Dispendukcapil Kabupaten Malang bersiap membatasi layanan adminduk sebagai upaya pencegahan sebaran corona. (Dispenduk for MalangTimes)

MALANGTIMES - Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah sebaran virus corona. Dari meliburkan sekolahan, pengetatan akses masuk di berbagai bandara, pelabuhan dan tempat umum, hingga instruksi aparat sipil negara (ASN) bisa bekerja di rumah.

Berbagai kebijakan untuk mencegah sebaran virus corona pun dikeluarkan berbagai kementerian/lembaga Republik Indonesia kepada satuannya di tingkat daerah. Tak terkecuali bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang yang diketahui merupakan OPD yang paling banyak dikunjungi masyarakat untuk pengurusan administrasi dan kependudukan (adminduk).

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Ribuan warga setiap harinya kerap berada di kantor Dispendukcapil. Antre untuk mengurus adminduknya. Tak terkecuali di Kabupaten Malang. Kerumunan massa tak bisa dihindari dengan banyaknya warga yang mengurus adminduknya setiap hari.

Kondisi ini pula yang menjadi perhatian serius Dispendukcapil Kabupaten Malang dalam upaya mengikuti instruksi pemerintah untuk mencegah sebaran virus corona. Dari berbagai kasus yang ada di China pada awalnya, sebaran virus menjadi masif dikarenakan kerumunan orang. Jaga jarak, menghindari kontak fisik dalam kerumunan atau social distancing measures menjadi langkah untuk membendung sebaran virus corona serta dinyatakan sebagai solusi tepat dan dinyatakan berhasil.

Untuk itu pula, Dispendukcail Kabupaten Malang pun berencana untuk melakukan pemecahan kerumunan warga yang akan mengurus adminduk di kantornya. Yakni, dengan melakukan pembatasan pelayanan dengan pola mengatur jumlah antrean. Dari yang biasanya mencapai ribuan orang dalam satu tempat menjadi 250 orang atau antrean.

“Kami akan melakukan hal itu untuk ikut serta mencegah sebaran virus corona. Kami rencanakan mulai besok (18/3/2020) hingga 4 April 2020 akan lakukan pembatasan layanan antrean,” kata Sri Meicharini atau akrab disapa Rini, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Selasa (17/3/2020).

Pihaknya juga, lanjut Rini, akan melakukan koordinasi dengan Bupati Malang Sanusi terkait upaya pencegahan sebaran virus corona dengan mengoptimalkan pelayanan di kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dalam adminduk. Hal ini juga selaras dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020, serta instruksi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya akan memulai pembatasan layanan antrean dengan jumlah 250 nomor dalam sehari. Dispendukcapil Kabupaten Malang juga akan membatasi kegiatan atau acara yang melibatkan lebih dari 20 orang atau menyebabkan terjadinya kontak fisik.

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

“Kami memiliki agenda jebol anduk di desa-desa. Tapi dengan adanya instruksi dan sebaran virus corona itu, kami  rencanakan adanya penundaan jadwal yang telah dibuat,” ujar Rini.

Dia menyebut program jebol anduk yang telah dijadwal tanggal 23 Maret hingga 4 April 2020 sementara ditunda. “Kami tunda dulu sampai adanya pemberitahuan selanjutnya,” tegasnya.

Sedangkan untuk masyarakata yang benar-benar membutuhkan adminduk, untuk pengurusan BPJS atau rumah sakit. Pihak Dispendukcapil Kabupaten Malang menganjurkan untuk memakai aplikasi pelayanan online atau via nomor WA atau SMS sehingga tak terjadi penumpukan antrean.

“Sedangkan bagi yang tak terlalu mendesak bisa mengurusnya lagi sekitar 2-3 pekan ke depan atau awal April 2020 dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat,” tandas Rini.