Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Layanan online menjadi salah satu layanan yang terus dimaksimalkan Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang. Bahkan dalam waktu dekat, aplikasi perizinan online yang sudah lama dirintis pun akan segera diluncurkan di hadapan publik.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT menyampaikan, aplikasi tersebut pada dasarnya telah selesai digarap dan siap diamanfaatkan. Namun memang terus dilakukan perbaikan dalam penyempurnaannya.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Kalau aplikasi basic-nya sudah selesai. Tapi aplikasi itu always develop dan setiap hari harus di-update. Sekarang kami konsen memasukkan fitur-fitur jenis izin baru," katanya, Selasa (17/3/2020).

Dimasukkannya fitur izin baru itu berkaitan dengan peraturan wali kota Malang berkaitan dengan pendelegasian yang baru. Hal itu sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah ditentukan pusat sebelumnya bahws layanan perizinan di Kota Malang sudah satu pintu.

"Rencana Rabu besok akan di-launching. Namun karena antisipasi dampak virus corona, maka ditunda dulu," terang pria yang gemar berolahraga itu.

Selain aplikasi perizinan berbasis online, sebelumnya mantan kepala Bappeda Kota Malang itu juga menjelaskan bahwa layanan secara online sudah dilaksanakan di Disnaker-PMPTSP. Salah satunya adalah verifikasi data berbasis online.

Bukan lagi memanfaatkan dokumen kertas, verivikasi di Disnaker-PMPTSP Kota Malang sudah dilakukan dalam bentuk soft data. Dan, data dapat diakses melalui android ataupun komputer.

Sehingga, langkah verifikasi yang dilakukan lebih cepat dan paperless. Sebab, dalam aplikasi yang digunakan internal Disnaker-PMPTSP Kota Malang itu, seluruh data yang diajukan dapat dicek.

Kemudian data-data yang ada juga dapat ditolak apabila tak memenuhi syarat serta dapat disampaikan kepada pemohon untuk segera memenuhi persyaratan.

"Jadi, saya bisa cek di mana saja dan kapan saja sembari memberi catatan jika izin yang diajukan masih butuh penyempurnaan. Di meja saya sudah tidak numpuk berkas lagi. Tinggal waktu persetujuan pakai tanda tangan saya saja yang menggunakan kertas," terang Erik.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Ke depan, lembar persetujuan menggunakan kertas itu pun ia harapkan juga dihilangkan. Pasalnya,  dalam waktu dekat, tanda tangan elektronik akan diterapkan di Disnaker-PMPTSP. Penerapan tanda tangan elektronik tersebut diyakini mampu meningkatkan layanan pengurusan perizinan dan non-perizinan karena semua proses akan dilalui lebih cepat lagi.

"Jika tanda tangan sudah elektronik, maka semua sudah berbasis digital. Tidak perlu lagi menggunakan kertas," tambahnya.

Meski begitu, Erik menyampaikan bahwa sistem digitalisasi tersebut masih memiliki kelemahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan kekuatan jaringan internet. Ketika jaringan internet yang digunakan tak memenuhi kualifikasi, maka proses juga berjalan lambat. "Itu sebabnya, jika mau beralih ke digitalisasi, tidak boleh setengah-setengah," imbuhnya.

Sementara, layanan online yang bisa disentuh oleh masyarakat, lanjut dia, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Meskipun pada saat ini layanan tersebut sudah dapat dinikmati masyarakat, aplikasi online tersebut masih belum di-launching.

Erik menyampaikan, semua layanan perizinan dan non-perizinan Disnaker-PMPTSP Kota Malang dalam waktu dekat secara keseluruhan akan berbasis online. Termasuk juga untuk layanan perizinan non-OSS (online single submission). "Sembari itu, kami juga terus sosialisasikan kepada masyarakat karena belum semua melek digital," kata dia.

Sedangkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya masyarakat atau calon pemohon izin yang belum melek digitalisasi, Disnaker-PMPTSP Kota Malang sudah memiliki operator khusus. Operator tersebut akan mendampingi masyarakat yang masih bingung saat akan memenuhi berkas-berkas dan kebutuhan. "Jadi, ada pendampingan khusus dan kami memiliki operator. Masyarakat tidak perlu khawatir," pungkas Erik.