Saat acara diskusi berlangsung di Panggung Apresiasi FISIP UB, yang digelar oleh HIMAP FISIP UB, Kamis (12/3/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Saat acara diskusi berlangsung di Panggung Apresiasi FISIP UB, yang digelar oleh HIMAP FISIP UB, Kamis (12/3/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang dinilai sebagian besar masyarakat termasuk kaum buruh, mahasiswa, petani yang melebur menjadi satu merupakan aturan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi menindas rakyat. 

Gelombang masyarakat mulai dari Yogyakarta, Jakarta, Malang, Surabaya, Pasuruan, Makassar, Jambi, Jember dan daerah-daerah lain melebur menjadi satu turun jalan untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Dengan gelombang massa aksi yang tak dapat dibendung, HIMAP (Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) Universitas Brawijaya dalam hal ini mengkaji perihal RUU tersebut dengan mengusung tema 'RUU Omnibus Law: Siapa Untung Siapa Buntung'.

Agenda diskusi yang dilaksanakan pada hari Kamis (12/3/2020) ini di panggung apresiasi FISIP Universitas Brawijaya dan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. 

Wakil Ketua Divisi Kajian Penalaran dan Aksi HIMAP FISIP UB, Anjar Triananda Ramadhani mengatakan tujuan utama dari kajian ini ada dua fokus.

"Mencari fakta dan mencoba mengetahui dengan munculnya draft RUU Omnibus Law ini apa dampak yang akan ditimbulkan," jelas Anjar.

Anjar juga menambahkan nantinya akan menghasilkan poin-poin yang membuat semua pihak mengerti siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan 'buntung' dengan RUU Omnibus Law yang dikhawatirkan akan disahkan.

Pemateri pada kegiatan ini, M. Barqah Prantama menjelaskan dalam draft RUU Omnibus Law banyak pasal-pasal yang dihapus.

Baca Juga : Bergerak Mandiri, Baitul Mal Ahad Pon Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

"Pasal-pasal terkait lingkungan hidup/Amdal dihapuskan untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian," ujar Barqah yang juga sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB.

Barqah juga memberikan pertanyaan besar mengenai RUU Omnibus Law.

"Ketika Omnibus Law digunakan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, tetapi kenapa pemerintah malah menabrak peraturan terkait lingkungan hidup ?," tanya Barqah kepada audiens yang harus dikritisi bersama dengan semua elemen masyarakat. 

Barqah juga menekankan pihak legislatif sebagai pembuat undang-undang maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan jangan membuat sebuah peraturan untuk memakan peraturan lainnya. 

Mahasiswa akan sangat berpengaruh dalam pengelolaan isu di masyarakat mengenai RUU Omnibus Law ini.

"Tanpa mahasiswa, maka citizen akan menjadi buta isu. Para petani akan menderita, buruh-buruh akan tergerus haknya. Maka tugas kalianlah yang membuka pandangan-pandangan mereka," tegas Barqah. 

Barqah menekankan kepada para Mahasiswa yang hadir jangan takut untuk berfikir kritis, karena kampus tempat menjernihkan segala persoalan.

Baca Juga : Beredar Proposal Skripsi "Hak Istimewa Luhut Binsar Pandjaitan", Ini Klarifikasi Unsoed

"Anda sumber dari segala kebenaran yang akan dikonsumsi oleh publik, kalau andanya sesat maka publik ikut tersesat," tutup Barqah.