Proses pengimplementasian penggunaan QRIS dalam acara  Pilot Project Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Kota Malang Menggunakan Jatimcode QRIS, di Balai Kota Malang, Selasa (10/3). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Proses pengimplementasian penggunaan QRIS dalam acara Pilot Project Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Kota Malang Menggunakan Jatimcode QRIS, di Balai Kota Malang, Selasa (10/3). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengimplementasikan pembayaran non tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukanlah tanpa tujuan. Pasalnya, Pasar Rakyat menjadi salah satu yang dibidik untuk menerapkan sistem ini.

Ya, program ini sebagai salah satu akses untuk memudahkan proses pembayaran bagi pedagang ataupun pembeli dan telah terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital seperti Gopay, Ovo, Dana, LinkAja ataupun Shopee Pay, dan jenis lainnya.

Karenanya, harapan besar bagi Pemkot Malang jika hal ini mampu meningkatkan pertumbuhan perkonomian di Kota Malang. Salah satunya dengan memaksimalkan transaksi non tunai di Pasar Rakyat. 

"Maksimal Rp 2 juta (transaksi melalui QRIS), berarti yang disasar justru ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana sistem ini nanti mampu meningkatkan ekonomi kita," jelas Wali Kota Malang, Sutiaji saat menghadiri acara Pilot Project Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Kota Malang Menggunakan Jatimcode QRIS, di Balai Kota Malang, Selasa (10/3).

Dijelaskannya, jika kebijakan tersebut akan membantu pedagang di Pasar Rakyat. Sebab, nantinya kepala pasar akan memberikan edukasi untuk penerapan sistem pembayaran menggunakan QRIS. Prosesnya cukup mudah, yakni pembeli cukup membayar melalui QR atau barcode, yang di-scan kemudian transaksi jual beli selesai.

"Nanti, mereka (kepala pasar) yang memberikan edukasi kepada pedagang dan pembeli, di bawah koordinasi Diskoperindag. Malah tidak menutup kemungkinan akan kita pantau, berapa yang sudah menggunakan ini (QRIS) nanti. Karena saya tidak mau implementasinya nol," jelasnya.

Meski berbasis digital, Politisi Demokrat ini memastikan jika khas pasar rakyat tidak akan hilang. Di mana, ada koneksi tawar menawar jual beli barang yang menjadi rutinitas masyarakat tetap ada.

"Tawar menawar masih tetap bisa, ini hanya untuk proses pembayaran saja. Sebelum membayar ya masih bisa ditawar, misal mau beli pecel harga Rp 25 ribu, ditawar dulu menjadi Rp 20 ribu baru dibayarkan pakai barcode," terangnya.

Tak hanya itu, metode ini disinyalir mampu meminimalisir pencurian dan penipuan uang amal di masjid. Karenanya, sistem ini ke depan juga akan diterapkan di setiap masjid yang ada di Kota Malang.

"Nggak ada lagi nanti namanya maling kotak amal, karena ini sudah canggih. Di masjid-masjid itu perlu barcode juga. Saya minta nanti untuk dikumpulkan takmir masjidnya, sehingga proses sodaqoh lewat barcode saja tanpa uang cash," tandasnya.

Sementara itu Komisaris Independent PT Bank Jatim, Prof Chandra Fajri Ananda menyatakan melaui QRIS, Kota Malang akan menjadi penopang perekonomian di Indonesia. Terlebih, menyasar ke kaum muda atau milenial untuk mau berbelanja ke pasar rakyatkyat dengan sistem yang mudah.

Terlebih, Kota Malang menjadi salah satu pilot project untuk program transaksi non tunai menggunakan QRIS setelah Banyuwangi dan Bondowoso.

Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office

"Dengan adanya QRIS, akan memacu seluruh transaksi menjadi lebih mudah. Sasaran utama anak milenial, untuk mau bergerak ke pasar rakyat. Semoga ini mampu membangkitkan perekonomian di Malang," ungkapnya.