Suasana hearing antara Komisi B DPRD Kota Malang dengan warga Desa Mangliawan (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Suasana hearing antara Komisi B DPRD Kota Malang dengan warga Desa Mangliawan (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Kepala Desa Mangliawan, Suprapto menyebut jika nasib warganya telah terkatung-katung sejak 30 tahun lamanya. Karena warga merasa dirugikan atas pemanfaatan sumber daya air di Wendit oleh PDAM Kota Malang atau kini berubah nama menjadi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

Bersama dengan puluhan warga Desa Mangliawan, Suprapto pada Senin (2/3/2020) kembali mendatangi Komisi B DPRD Kota Malang. Warga dalam kesempatan tersebut kembali meminta bantuan dewan untuk membuat kejelasan atas sederet permasalahan yang timbul antara warga dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Dalam pertemuan yang dilakukan itu, warga menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satu yang dinilai paling penting untuk segera direalisasikan adalah pelimpahan sambungan rumahtangga dari PDAM Kota Malang kepada Bumdes Mangliawan.

"Paling tidak bulan ini sudah dialihkan. Masyarakat sangat terpukul, karena saat akan amrah itu dibatasi. Katanya harus ada rekomendasi dari desa. Sementara desa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola itu," kata Suprapto dalam forum hearing, Senin (2/3/2020).

Menurutnya warga juga merasa keberatan dengan pengelolaan yang dilakukan PDAM Kota Malang selama ini. Pasalnya, usai melakukan kerjasama, PDAM Kota Malang dinilai abai dalam hal konservasi lingkungan sekitar. Sehingga mengakibatkan debit air terus berkurang.

Dalam hearing tersebut, juga dibahas berkaitan dengan kontribusi sebesar 15 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PUPR. Dimana PDAM disebut harus memberikan kontribusi sebesar 15 persen kepada warga atas pemanfaatan sumber air tersebut.

Suprapto menjelaskan jika kompensasi 15 persen itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh PDAM Kota Malang.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menambahkan, ada perbedaan persepsi antara PDAM Kota Malang dengan warga Mangliawan. Terutama berkaitan dengan kompensasi sebesar 15 persen sebagaimana yang dituntut warga selama ini.

Berdasarkan hasil hearing yang dilakukan sebelumnya, PDAM Kota Malang menyebut jika pemberian kompensasi berlaku bagi pemanfaatan air dalam tanah. Sementara PDAM Kota Malang sendiri selama ini beranggapan jika mereka memanfaatkan air permukaan.

Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat

"Tapi warga menyebut jika itu adalah air dalam tanah. Ini akan dibahas lagi supaya ada jalan konkretnya," imbuh Trio.

Dia menegaskan jika dewan dalam hal ini adalah sebagai fasilitator. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mempertemukan PDAM Kota Malang dan warga Desa Mangliawan untuk mencari jalan tengah. Sehingga keinginan masyarakat dan PDAM Kota Malang dapat terpenuhi.

"Kami akan fasilitasi ke dua belah pihak dan harus segera dieksekusi," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang Wiwik Sukaesih menambahkan, permasalahan lain yang timbul akan segera dicarikan solusinya. Mulai dari kompensasi 15 persen hingga hal teknis lain sebagaimana tuntutan yang dibuat.

"Akan dicarikan solusinya, sekarang tinggal menunggu menyamakan persepsi kedua pihak," jelasnya.