Bupati Malang Sanusi meminta agar eksploitasi sumber air tak membuat masyarakat dirugikan dan lahan pertanian kekurangan air (dok MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi meminta agar eksploitasi sumber air tak membuat masyarakat dirugikan dan lahan pertanian kekurangan air (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Setelah cukup lama tak angkat bicara terkait polemik sumber air Wendit, Pakis, Kabupaten Malang, Bupati Malang Sanusi angkat bicara. Terlebih kini telah ada putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang mengabulkan seluruh gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Bupati Malang Sanusi mengungkapkan bahwa proses hukum masih akan berlanjut karena langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengajukan banding atas putusan itu.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menegaskan ulang sikap Pemkab Malang sejak awal dalam polemik sumber air Wendit yang izin pengusahaannya dipegang oleh PDAM Kota Malang. Yakni, penyelesaian dengan cara berdialog bersama dikarenakan menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

"Sejak awal kita memakai pola itu. Kalau sampai ke ranah PTUN karena kota yang memintanya. Kita ikuti," ucap Sanusi.

Pun, lanjutnya, saat Pemkot Malang mengajukan banding, pihaknya akan menunggu putusan pengadilan itu. Walaupun, secara pribadi dirinya berharap polemik itu diselesaikan dengan baik-baik antar pemerintah daerah.

"Kita tunggu saja hasil putusan banding itu," ujarnya.

Dalam perkembangannya, polemik sumber air Wendit pun membuat masyarakat sekitar menjerit. Eksploitasi dan eksplorasi air Wendit oleh PDAM Kota Malang dianggapnya telah merugikan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan air sehari-hari.

Hal ini yang membuat Sanusi pun mengingatkan, agar eksploitasi sumber air tak merugikan masyarakat. Apalagi sampai membuat lahan pertanian warga terganggu dan kekurangan air.

"Ini yang saya ingatkan. Jangan sampai eksploitasi sumber air mengganggu pertanian warga dan membuat sengsara para petani. Pemerintah menggenjot penurunan kemiskinan, tapi sumber alam untuk kehidupan perekonomian rakyat dihabiskan," tegasnya.

Hal ini pula yang tak diharapkannya ke depan terkait sumber air Wendit. Bila hal itu terjadi, maka pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air di wilayahnya.

Pasalnya, inilah yang menjadi bibit gejolak di masyarakat. Seperti yang terjadi di masyarakat Mangliawan yang merupakan wilayah sumber air Wendit yang puluhan tahun disedot oleh PDAM Kota Malang.

Dengan 1.500 liter per detik yang diambil oleh PDAM Kota Malang, maka dalam satu hari atau 24 jam (86.400 detik) sumber air Wendit yang disedot dan didistribusikan ke masyarakat oleh PDAM Kota Malang mencapai 129.600.000 liter atau 129.600 meter kubik.

Sanusi juga memberi contoh lainnya, yaitu terkait mata air Sumber Pitu, Tumpang. Di sana, masyarakat semakin gerah dengan semakin berkurangnya debit air yang berfungsi untuk pertanian dan konsumsi warga. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Di Tumpang ada sekitar 270 hektar (ha) lahan sawah. Kalau air Sumber Pitu terus disedot, maka petani gak bisa panen, lahan sawah akan kering," urainya mengacu pada rencana penggantian pipanisasi oleh PDAM Kota Malang.

Seperti diketahui, keresahan warga Tumpang dan Pakis atas eksploitasi sumber air oleh PDAM Kota Malang ini juga sempat membuat DPRD Kabupaten Malang turun ke lapangan. 

Hal ini terkait rencana pemasangan pipanisasi oleh PDAM Kota Malang di sepanjang jalan raya Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, sepekan lalu.

DPRD Kabupaten Malang secara tegas  meminta agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pipanisasi PDAM Kota Malang dihentikan. 

”Ada laporan yang masuk dari kalangan petani dan himpunan penduduk pengguna air minum (hippam). Mereka khawatir kalau pipa tersebut digunakan untuk menambah debit air oleh PDAM Kota Malang,” ucap Darmadi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, kepada media, Minggu (23/2/2020) lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta agar berbagai persoalan terkait sumber daya air di wilayah Kabupaten Malang untuk segera diselesaikan dengan cara duduk bersama.

Sehingga tak menimbulkan berbagai gejolak di dalam masyarakat. Apalagi sampai membuat masyarakat dirugikan dan lahan pertanian kekurangan air dari sumber atau mata air yang ada di wilayahnya.