Pemilih Pilkada Kabupaten Malang dimungkinkan beralih pilihan karena faktor pemberian hadiah, sembako, uang dan faktor lainnya seperti dirilis UIN Sunan Kalijaga dan Adiwangsa Research (dd nana)
Pemilih Pilkada Kabupaten Malang dimungkinkan beralih pilihan karena faktor pemberian hadiah, sembako, uang dan faktor lainnya seperti dirilis UIN Sunan Kalijaga dan Adiwangsa Research (dd nana)

MALANGTIMES - Ada yang mengejutkan dengan laporan hasil riset UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Adiwangsa Research and Consultan terkait perilaku pemilih di Kabupaten Malang dalam Pilkada 2020.

Dimana, pemilih yang merupakan responden dari dua institusi itu, sebanyak 480 orang dengan usia 31-40 tahun di 33 kecamatan, dimungkinkan akan  mengubah pilihannya nanti untuk memilih pemimpin Kabupaten Malang dengan beberapa alasan.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Alasan paling banyak responden di Kabupaten Malang dimungkinkan mengubah pilihannya karena adanya pemberian hadiah/ souvenir/ sembako. Dimana, alasan itu menempati urutan kedua terbanyak yaitu 17,06 persen. Setelah faktor lingkungan menjadi alasan pertama dengan nilai 18,4 persen.

Di urutan berikutnya, seperti dibacakan oleh Mahatva Yoga Adi Pratama dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah menunggu adanya sosialisasi dari KPU yang dirasakan masih belum optimal dan menjangkau seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Malang. Di alasan itu nilainya mencapai 13,74 persen.

Sedangkan, alasan lain tertinggi yang kerap menjadi momok dalam berbagai kontestasi pemilu/pilkada adalah faktor uang dengan nilai 13,47 persen.

"Itu tiga alasan dimana responden sebagai pemilih di Pilkada Kabupaten Malang dimungkinkan akan berpindah suara ke para calonnya nanti," ucap Yoga, Minggu (1/3/2020) kepada media.

Dua faktor terkait adanya pemberian hadiah/ souvenir/ sembako dan uang, menjadi hal menarik tentunya untuk menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Malang.

Pasalnya, dengan hasil jaring aspirasi itu, satu sisi masyarakat memilih calon pemimpinnya secara rasional. Yakni, mereka tak memiliki pilihan utama kepada para calonnya. Sehingga akan dengan mudah untuk berpindah pilihan saat dua faktor itu menghampiri mereka.

Sisi lain adalah semakin tak percayanya responden terhadap pilihan partai politik yang mengusung para calonnya. Dimana, masih menurut Yoga, hal ini juga bisa dipicu dengan aspirasi masyarakat atas sosok yang diinginkannya tapi tak bisa tampil di kontestasi lima tahunan itu.

"Karena sistem rekomendasi calon berada di DPP Pusat. Ini jadi bagian dari alasan pemilih pun bisa beralih dengan adanya faktor itu," ujarnya.

Tak hanya dua faktor itu yang patut jadi catatan ke depannya. Yoga juga menyampaikan, adanya undecided votters yang sampai 17,9 persen atas lima calon yang dijadikan sampel (Sanusi, Siadi, Hasan Abadi, Ali Ahmad, dan Heri Cahyono). Patut juga diwaspadai dikarenakan responden itu bisa juga menyumbangkan angka golput.

"Dimungkinkan bisa menjadi golput, bahkan prosentasenya bisa sampai 20 persen. Ini terbilang tinggi bila terjadi dan dibandingkan dengan pilkada lalu," ucapnya.

"Bila pun tetap memilih, maka dimungkinkan juga suara mereka tak sah. Karena bisa saja mereka mencoblos semua calon atau bahkan tak memilih walaupun datang ke TPS," imbuhnya.

Baca Juga : Menkopolhukam Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Remisi Bagi Koruptor di Tengah Covid-19

Hasil jaring aspirasi itu, dilatarbelakangi dengan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah sebelumnya. Dimana, 32 persen merasa tak puas dengan kinerja pemerintah, dan 42 persen menjawab puas. Sedangkan jawaban responden sangat puas hanya 16 persen.

Faktor ekonomi pun menjadi indikator paling mendasar atas kemungkinan sikap responden dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Malang. Dimana, mereka akan bisa loncat pilihan hanya dalam hitungan hari atau jam, bila mendapatkan hadiah atau uang. Dua faktor ekonomi ini seiring dengan harapan masyarakat ke calon pimpinannya, yakni menciptakan lapangan kerja (23 persen) yang dibutuhkan.

Faktor ini pula yang dinilai responden belum terjawab secara maksimal dengan angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih berada di angka 10,37 persen.

Maka, lanjut Yoga, tak heran bila masyarakat Kabupaten Malang akan memilih calon pimpinannya didasarkan pada sosok yang bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat (17 persen) sebagai faktor tertinggi. Serta faktor pemimpin yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat dengan nilai 16 persen.

"Itu dua alasan utama masyarakat memilih calon pemimpinnya di pilkada 2020 sesuai jaring aspirasi yang kita lakukan," tandas Yoga yang menyebut pihaknya akan kembali melakukan survei 2 hingga 4 kali lagi untuk semakin menguatkan laporan terkait Pilkada Kabupaten Malang 2020.