Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kepatuhan pelaku usaha di Kota Malang dalam membayar pajak dinilai kembang kempis. Tak ayal, hal itu memunculkan piutang pajak yang cukup tinggi.

Tak tanggung-tanggung, piutang pajak di Kota Malang saat ini tercatat mencapai Rp 80 miliar. Artinya, pelaku WP (Wajib Pajak) seakan masih kucing-kucingan membayar kewajibannya.

Jumlah piutang itu memang relatif menurun dari tahun lalu yang mencapai Rp 110 miliar. Karenanya, perhatian serius untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak terus dilakukan. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tak akan segan bila harus mengambil langkah hukum bagi WP bandel atau nakal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ade Herawanto menyatakan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) piutang tersebut gencar dikejar. Sebab, piutang pajak juga mencakup denda. "Piutang yang Rp 100 miliar itu warisan dari Dirjen Pajak, kami terus upayakan untuk menagih itu," jelasnya.

Dijelaskannya, proses penagihan piutang pajak telah dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu yang efektif memang harus melalui langkah hukum. Yakni dengan melayangkan gugatan perdata kepada para WP yang bandel. Awal bulan Maret ini, proses pengajuan perdata itu bakal diajukan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang.

"Minggu depan kami proses untuk mengajukan gugatan perdata dan itu berlapis pidana," imbuhnya.

Selain melayangkan gugatan, Bapenda Kota Malang juga tengah mengupayakan jalur hukum lain. Yakni, melalui juru sita yang mana kewenangan untuk penegakan hukumnya jauh lebih meluas dan lebih ketat.

"Juru sita lebih kejam lagi, jadi mereka bisa memenjarakan WP bandel. Dan baru bisa keluar saat piutangnya lunas," terangnya.

Meski begitu, pihaknya masih menyayangkan bila harus berakhir ke ranah hukum. Karenanya, penegakan hukum melalui juru sita ini masih akan dikaji lebih lanjut. Seiring dengan itu, pihaknya tetap menerapkan program Sunset Policy, yang mana hal itu bisa saja menghapuskan denda terhadap WP.

"Kami sebenarnya tidak ingin ada pidana, karena kami lebih menginginkan pembinaan bagi mereka yang bandel (WP)," pungkasnya.