Kementrian Agama Gelar Rapat Terbatas Sikapi Penutupan Akses ke Arab Saudi, Hasilkan 8 Poin Keputusan

Feb 29, 2020 08:41
Surat Hasil Keputusan rapat terbatas Kementrian Agama dengan pihak terkait. (Foto: Istimewa)
Surat Hasil Keputusan rapat terbatas Kementrian Agama dengan pihak terkait. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Surat edaran Pemerintah Arab Saudi Kamis (27/2/2020) lalu yang mengeluarkan kebijakan penangguhan visa serta pelarangan akses masuk dan keluar dari Arab Saudi berdampak pada calon jamaah yang akan dan telah melaksanakan ibadah umroh. 

Kebijakan ini dikeluarkan menyusul adanya jamaah dari wilayah Timur Tengah pada pertengahan Februari yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan ziarah terpapar Virus Corona atau Covid-19. 

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi ini mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama, Kementrian Perhubungan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Lintas kementrian ini langsung melakukan rapat terbatas bersama perwakilan Maskapai, perwakilan Asosiasi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)/PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

Surat Keputusan Rapat Terbatas Kementrian Agama yang telah ditanda tangani oleh pihak terkait. (Foto: Istimewa)



Berikut hasil kesimpulan rapat yang dilaksanakan pada hari Jum'at (28/2/2020) :

Baca Juga : Kisah Lucu Umar bin Khattab Protes Kebijakan Mualaf yang Pimpin Peperangan

1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk umrah/ziarah bagi semua negera dengan pertimbangan kesehatan umat yang lebih besar.

2. Jamaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jamaah berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut 8 maskapai penerbangan.

3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jamaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah/sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya. 

4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah force majeur maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jamaah, antara lain :

A. Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jamaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan Pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan ummat yang lebih besar, terutama jamaah umrah dan ziarah.

B. PPIU memberikan pengertian kepada jamaah bahwa keberangkatan jamaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut.

C. PPIU me-reschedule dan menegosiasi ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk dapat tetap dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jamaah ke Arab Saudi.

D. Pihak airline telah sepakat untuk tunduk pada Montreal Convention 1999 yang telah di ratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. 

Akibat penundaan sementara ini maka airline akan tidak mengenakan biaya tambahan. 

Baca Juga : NU-Muhammadiyah Sepakat Imbau Warga Kota Malang Ibadah di Rumah Saja

Di luar itu airline juga mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi darurat tersebut. 

E. Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jamaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah.

F. Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jamaah yang terdampak akibat dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

G. Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jamaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) demi kemaslahatan jamaah umrah. 

6. Menyangkut visa, Pemerintah Republik Indonesia telah meminta Pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jamaah.

7. Pemerintah mengimbau seluruh jamaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jamaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda.

8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Hasil keputusan rapat tersebut ditanda tangani oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Plt. Dirjen Protokol dan Konsuler Cecep Herawan, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, Perwakilan Maskapai Penerbangan Ubay Ihsandi, Perwakilan Asosiasi PPIU/PIHK Baluki Ahmad, serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim. 

Harapannya kondisi seperti ini segera pulih dan para jamaah yang sempat tertunda keberangkatannya dapat melaksanakan ibadah umrah/ziarah dengan khusyuk.

Topik
MalangBerita MalangKementrian AgamaPenutupan Akses ke Arab SaudiSurat edaran Pemerintah Arab SaudiVirus CoronaCovid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru