Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mencarikan solusi bagi warga yang tinggal di sempadan sungai agar tak terdampak longsor melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mendapat dukungan dari legislatif.

Dewan menilai  selama ini banyak rumah warga yang berdiri di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Kondisi itu memang cukup membahayakan. Apalagi, beberapa hari terakhir di wilayah Jl Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, terjadi longsor.

Setidaknya kawasan itu telah tiga kali mengalami longsor. Yakni di Jl Muharto Gang V sebanyak dua kali dan di Gang VII satu kali.

Ketua DPRD Kota Malang  I Made Riandiana Kartika mengatakan, prinsipnya legislatif memberikan dukungan akan rencana pembangunan rusunawa tersebut. Namun, tetap harus diperhatikan mekanisme aturannya.

"Intinya kalau itu untuk penertiban warga yang tinggal di sempadan sungai, kami mendukung. Tapi, tentu saja jangan mengatasi masalah dengan masalah. Kan begitu," ucapnya.

Menurut dia, sebelum rencana ini direalisasikan, harus ada kajian mendalam dari Pemkot Malang. Artinya, ada proses identifikasi pendataan warga yang dinilai benar-benar layak untuk dibuatkan rumah. Sehingga tidak serta merta semuanya asal dibuatkan saja.

"Diidentifikasi dulu, apakah warga yang ada di DAS itu memang layak untuk dibuatkan rumah susun, atau justru orang-orang yang tidak layak di situ. Artinya, mereka sudah punya tempat lain. Cuma di situ sebagai tambahan saja. Secara peraturan dan perundangan juga kan nggak boleh bangun di daerah aliran sungai," imbuhnya.

Sementara berkaitan dengan lahan yang saat ini menjadi kendala utama, Made Rian menyebut bahwa nantinya legislatif juga akan ikut melihat dari aset Pemkot Malang yang ada. Nantinya, itu juga akan diinventarisasi dan diidentifikasi lebih jauh mana saja wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi rusunawa.

"Aset pemkot kan banyak. Sekarang yang kami selesaikan untuk BMD (barang milik daerah), salah satunya mengidentifikasi aset-aset. Yang penting kami inventarisasi dulu. Nanti kami lihat lokasi mana yang paling layak dan strategis untuk itu," tandasnya.