Ilustrasi sistem pembayaran nontunai BBM di SPBU yang efektif dijalankan Juni 2020 nanti.(Ist)
Ilustrasi sistem pembayaran nontunai BBM di SPBU yang efektif dijalankan Juni 2020 nanti.(Ist)

MALANGTIMES - PT Pertamina (Persero) merilis data terkait temuan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Melalui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansurullah Asa, sepanjang tahun 2019 lalu, ditemukan 404 kasus penyelewengan BBM bersubsidi.

Baca Juga : Dihantam Covid-19, Pelaku Pariwisata: Krisis 98 Nggak Ada Apa-Apanya

Temuan itu pun menjadi perhatian serius. Serta dilakukan upaya untuk membendung dan mengurangi penyelewengan BBM bersubsidi. Satu upaya  yang akan dilakukan Pertamina adalah dengan mengubah pola transaksi dalam pembelian BBM.

"Efektif dimulai Juni 2020. Pola pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melalui sistem cashless (sistem pembayaran non tunai)," ucap Fansurullah melalui pernyataan yang diterima wartawan, Jumat (28/2/2020).

Sistem cashless yang disebutnya juga paralel dengan digitalisasi pipa pengisian atau nozzle di SPBU. Dengan pola ini, akan diketahui kepastian stok dan distribusi BBM hingga penyimpangan bisa terpantau dan disikapi ke depannya.

"Selain untuk menekan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi, sistem cashless ini juga mengakomodasi perubahan gaya hidup digital dari konsumen yang banyak menggunakan transaksi nontunai," ujar dia.

Pola pembelian BBM dengan sistem cashless ini, lanjut Fansurullah, telah disampaikan juga di hadapan Komisi VII DPR.  Menteri ESDM, dirut Pertamina, dan dirut Telkom juga sudah menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pola itu ke depannya.

Tak hanya sekadar wacana. Hingga Februari 2020, Pertamina telah memasang piranti automatic tank gauge (ATG) di 4.062 SPBU. Selain itu electronic data capture terpasang di 2.919 SPBU dan 1.138 SPBU sudah mampu mencatat nomor polisi kendaraan secara manual menggunakan EDC.

Persiapan serius menerapkan pembelian BBM dengan sistem cashless atau nontunai ini sekali lagi diklaim sebagai langkah Pertamina untuk menutup ruang penyelewengan BBM, khususnya yang bersubsidi. "Dengan data itu, kebutuhan stok BBM pada waktu berikutnya bisa dihitung dengan pasti," ujar dia.

Lantas bagaimana masyarakat nantinya untuk bisa mengikuti sistem cashless dalam pembelian BBM di SPBU? Fansurullah menjelaskan, masyarakat yang ingin melakukan pembayaran nontunai bisa memasang aplikasi MyPertamina terlebih dahulu yang terdapat di Google Playstore atau Apple iStore. Selain itu, konsumen  harus memasang aplikasi LinkAja! dan mengisi saldonya sesuai kebutuhan.

Saat hal itu telah terselesaikan, maka masyarakat atau konsumen cukup menunjukkan scan barcode pada aplikasi LinkAja! ke kasir atau petugas SPBU yang meng-capture barcode tersebut dan saldo akan terkurang sesuai dengan besaran nilai transaksi.

Baca Juga : Omah Difabel Lawang Tetap Eksis di Tengah Covid-19, Produksi Masker Kain dan Hazmat

Selain aplikasi LinkAja! dan kartu debit, nantinya sistem pembelian BBM dengan cashless bisa juga mempergunakan kartu uang elektronik dan kartu kredit.

Peralihan pembayaran tunai ke nontunai itu tentunya memerlukan kesiapan sumber daya manusia juga. Sehingga program itu sesuai dengan harapan besar pemerintah terkait penyelewengan BBM bersubsidi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Tanpa adanya persiapan itu, dikhawatirkan akan muncul persoalan baru. Seperti yang pernah disampaikan jauh-jauh hari oleh pengamat energi Komaidi Notonegoro yang dikutip oleh detikcom, Selasa (31/12/2019) lalu.

"Pertamina harus siap kira-kira berapa bulan dilaksanakan di tahap awalnya harus menyiapkan tenaga yang lebih banyak lagi SDM-nya untuk membantu customer kalau kesulitan melakukan transaksi kira-kira solusinya seperti apa," ujarnya.

Walau gaya hidup bertransaksi telah bergeser, kata Komaidi, tentunya butuh  adaptasi di masyarakat sebagai konsumen. "Jangan sampai terjadi antrean panjang karena gara-gara perubahan sistem. Itu yang perlu diantisipasi," tandasnya.