Surat pernyataan yang dibuat mantan Kasun Sempol, Moh Badi sesaat sebelum mengundurkan diri sebagai Kasun (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Surat pernyataan yang dibuat mantan Kasun Sempol, Moh Badi sesaat sebelum mengundurkan diri sebagai Kasun (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Moh Badi warga Jalan Sultan Agung, Dusun Sempol, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ini terkesan tidak mau ambil pusing dengan upaya langkah hukum yang dilakukan oleh warga sekampungnya. 

Baca Juga : Warning Polisi, Napi Pelanggar Aturan Asimilasi Bakal Dapat Tindakan Tegas dan Terukur

Bahkan sosok mantan Kasun (Kepala Dusun) Sempol ini, berdalih tidak tahu jika dirinya telah dilaporkan ke Polres Malang.

”Ada di kantor desa, saya sedang ada rapat. Saya tidak tahu kalau dilaporkan warga ke polisi, soalnya saya sering pulang ke Bangil (Pasuruan),” jelas Badi kepada wartawan.

Pernyataannya tersebut seolah berbanding terbalik dengan yang ditemukan di lapangan. Pasalnya, semenjak dirinya dilaporkan ke Polres Malang, Badi selalu dikeluhkan warga lantaran sering berbuat keonaran.

Terakhir, terkait namanya yang dilaporkan ke ranah hukum, pria yang kini berusia 49 tahun itu diduga menyebar brosur yang bertuliskan kalimat bernada ujaran kebencian guna memantik tensi warga.

“SEMPOL...!!!!!!!. JARE GELAR PERKARA !!. KAPAN BOSS???. TAK TUNGGU JANJIMU !!!.,”. Tulisan itulah yang terpampang di brosur berukuran kertas A4, dan disebar di beberapa penjuru Dusun Sempol.

”Saya tidak tahu (siapa yang memasang brosur),” terang Badi saat ditanya terkait dugaan masyarakat jika brosur yang terpampang dibeberapa sudut perkampungan Dusun Sempol tersebut merupakan ulahnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Badi dilaporkan ke Polres Malang atas dugaan penyelewengan anggaran kompensasi yang diberikan oleh PT Indomarine. Total ada lebih dari Rp 25 juta yang diduga telah diselewengkan oleh mantan Kasun Sempol tersebut.

Anggaran mencapai lebih dari Rp 25 juta itu berasal dari uang sewa tanah yang diberikan PT Indomarine. Dimana, selain harus membayar uang sewa, para penyewanya juga harus menyisakan sebagian keuntungannya untuk dibagikan kepada warga yang terdampak dengan adanya PT Indomarine.

Baca Juga : Hampir 'Remek' Oleh Massa, Pria Diduga Pencuri yang Viral Videonya Ini Ternyata...

Kenyataannya, sejak dikelola oleh Badi yang saat itu menjabat sebagai Kasun Sempol. Sejumlah uang yang seharusnya dimasukkan kas dusun dan dibagikan ke 52 KK (Kepala Keluarga) yang berlokasi di sekitar PT Indomarine, malah tidak diserahkan kepada warga yang berhak menerimanya.

Lantaran masalah itulah, warga yang geram akhirnya membuat kesepakatan dan memilih untuk melaporkan Badi ke kepolisian pada pertengahan tahun 2019 lalu. Melalui kuasa hukumnya, kasus yang dikabarkan sudah ditangani Polres Malang ini sudah masuk tahap gelar perkara.

Namun, karena lama tidak ada kepastian, Badi yang mendengar jika kasus pelaporan warga terhadap dirinya sudah masuk tahap gelar perkara memilih untuk memanas-manasi warga. Yakni dengan menyebar brosur dan menanyakan terkait kapan gelar perkara tersebut dilangsungkan.

”Orang tua laki-laki dan perempuan sedang sakit, jadi saya sering di Bangil untuk merawat mereka. Saya tidak tahu soal kasus itu (pelaporan warga),” dalihnya.

Kepada media online ini, Badi juga terkesan membantah stigma buruk yang disampaikan warganya saat dirinya masih menjabat sebagai Kasun Sempol. Menurutnya dia tidak pernah melakukan seperti apa yang dilaporkan warga ke Polres Malang.

”Selama menjabat sebagai Kasun saya benar-benar tidak pernah menyewakan tanah Indomarine,” ujar Badi yang juga tertuang dalam surat pernyataannya sesaat sebelum mengundurkan diri sebagai Kasun Sempol pada 16 Januari 2019 lalu.