Wali Kota Malang Sutiaji (tiga dari kiri) menjadi saksi proses serah terima Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jatim (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (tiga dari kiri) menjadi saksi proses serah terima Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jatim (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menyebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian suatu daerah (negara). Pasalnya, pengelolaan keuangan sangat erat kaitannya dengan cita-cita dan kesejahteraan daerah.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Sehingga, lanjutnya, pengelolaan keuangan harus selalu diperkuat. Karena jika sistem pengelolaan keuangan lemah, akan memicu penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan KKN.  

"Oleh karenanya, semua penyelenggara pemerintahan harus mengelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTIMES, Senin (24/2/2020).

Sutiaji menyampaikan, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dalam hal ini sangat dibutuhkan dan memiliki peran startegis. 

Sehingga segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lebih jauh dia menyampaikan, Pemerintah Kota Malang telah berkomitmen memperkuat perwujudan tata kelola penyelenggaraan keuangan yang baik. 

Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut turut.

"Kami juga terus membangun pola pengelolaan yang transparan dan akuntabel melalui e planning dan e budgeting," tambahnya.

Sebagai penguat, menurutnya Pemerintah Kota Malang telah melakukan Lelang Kinerja.  

Program tersebut salah satunya untuk memastikan program kegiatan Perangkat Daerah agar selaras dengan visi misi daerah (kepala daerah; red).

"Ada ketegasan dan kejelasan target organisasi serta menjadi pedoman atas kepatutan dan kelaikan antara anggaran yang dibebankan dengan target yang akan direalisasikan," tegas Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Pertama perencanaan dan penganggaran yang meliputi proses konsultatif dan publikasi perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan. 

Kedua pelaksanaan anggaran, ke tiga Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. 

Selanjutnya pengawasan internal serta pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.

"Saya juga ingin titipkan kembali kepada semua Bupati/Wali kota di Jatim,  untuk dipastikan bahwa APBD tidak hanya sudah terkirim, tapi harus benar benar terdelivery,  benar benar sampai ke penerima manfaat," pesan Khofifah.

Sebagai informasi, Wali Kota Malang Sutiaji pada Senin (24/2/2020) hadir di ruang auditorium lantai dua Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur,  Sidoarjo, Jawa Timur (24/2 '20). 

Kedatangan Sutiaji dan rombongan adalah menjadi saksi proses serah terima Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jatim,  dari Harry Purwaka ke Joko Agus Setyono.

Ikut hadir menyaksikan dan memberikan selamat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  Wali Kota Malang Sutiaji dan Bupati/Walikota, Sekda serta Inspektur Daerah di wilayah Pemprov Jatim. 

Kehadiran Gubernur beserta bupati/wali kota se Jatim memperlihatkan betapa strategisnya peran BPK RI bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.