Ilustrasi penggelapan Dana Desa (Ist)
Ilustrasi penggelapan Dana Desa (Ist)

MALANGTIMES - Pengawalan ketat Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2020 kini. Namun, oknum-oknum tak bertanggung jawab masih juga ditemukan. Serta telah mencapai Rp 329,65 triliun selama rentang 6 tahun, terus dikuatkan.

Sayangnya, pengawalan ketat itu pun masih saja diterobos oleh oknum di pemerintah desa. Seperti yang terjadi di Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Sang oknum itu adalah Pj Kepala Desa (Kades) berinisial IL (41) yang juga merupakan PNS di Kantor Kesbangpol Lhokseumawe.
Tak tanggung-tanggung, IL menggelapkan DD sebesar Rp 325.275.000 dengan modus memalsu tandatangan bendahara desa. 
Seperti diketahui proses penarikan DD di bank plat merah, hanya membutuhkan spesimen tandatangan dua orang saja. Yakni, Kades dan Bendahara Desa dengan melampirkan beberapa prasyarat pencairan yang juga disiapkan pemerintah desa sendiri.
Kerugian negara mencapai Rp 325 juta oleh oknum IL ini, dari pengakuannya setelah ditangkap kepolisian. Adalah untuk membayar  utang pribadinya, seperti disampaikan IL dihadapan polisi di Mapolres Lhokseumawe, Minggu (23/2/2020) kemarin.
"Untuk bayar utang. Sisanya untuk ongkos dan kebutuhan hidup di Malasyia," ucap Pj Kades yang menjabat dua tahun (2017-2018) itu, seperti dikutip oleh Kompas.com.
Seperti informasi yang didapat wartawan, DD yang digelapkan IL mempergunakan anggaran transer pemerintah pusat ke daerah di tahun 2017. Total DD yang diterima Desa Matang Ulim saat itu mencapai Rp 792 juta. 
Mirisnya selain untuk kepentingan pribadi yaitu membayar utang, DD yang digelapkan dan hampir setengah dari transfer di tahun 2017 itu dipergunakan untuk liburan ke Malaysia.
Saat uang itu habis, IL pun kembali pulang ke desanya dan akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Oknum PNS Kesbangpol ini pun ditetapkan sebagai tersangka dan kini di tahan serta dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Dari penuturan Kasatreskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T Herlambang ke Kompas.com (Minggu, 23 Februari 2020), laporan dugaan tindak pidana korupsi berasal dari laporan warga. Dimana, warga melaporkan IL ke Mapolres Lhokseumawe pada tanggal 10 Januari 2019 lalu.
Indra pun melakukan pemanggilan para saksi dan laporan hasil audit Inspektorat. Dimaan ditemukan, bahwa IL melakukan penarikan DD swbanyan empat kali di September 2017.
"Awalnya dia ambil Rp 410 juta tanpa diketahui bendahara desa. Lalu dia kembalikan Rp 80.000.000 via sekretaris desa. Sehingga sisanya yang dia habiskan sendiri Rp 325 juta,” ujarnya.
Kasus penggelapan DD berujung jeruji besi ini, walau prosentasenya kecil dibanding anggaran yang digelontorkan. Tetap menjadi atensi khusus pemerintah pusat serta stakeholder lainnya. Para oknum penggelapan tak hanya Kades, juga ditemukan kasus yang dilakukan Bendahara Desa yang dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan di pemerintah desa.
Misalnya yang terjadi di Desa Kebintik, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 2018 lalu. Seorang bendahara desa berinisial YLT (44) dijebloskan penjara karena melakukan kegiatan fiktif. Kerugian negara mencapai Rp 260,7 juta dikarenaka laporan fiktif belanja desa, baik berupa pembelian ATK hingga perjalanan dinas.