Ilustrasi layanan kesehatan berorientasi uang yang melahirkan diskriminasi yang kini sedang dibahas dalam Ranperda Yankes di Kabupaten Malang (Ist)
Ilustrasi layanan kesehatan berorientasi uang yang melahirkan diskriminasi yang kini sedang dibahas dalam Ranperda Yankes di Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Tak ingin adanya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan (Yankes) di rumah sakit (RS) yang menimpa masyarakat, DPRD Kabupaten Malang pun mengawal secara penuh proses rancangan peraturan daerah (Ranperda) Yankes.

Berbagai tahapan penyusunan aturan daerah yang dikawal serius oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Malang bersama tim Ranperda Pemkab Malang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi hak dan kewajiban antara RS dan masyarakat.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Ranperda ini menjadi penting terkait Yankes. Dimana, ada payung hukum yang mengikat. Sehingga tak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan pada nantinya. Khususnya pada masyarakat yang berobat ke RS," ucap Darmadi dari Pansus DPRD Kabupaten Malang.

Tujuan pengawalan Ranperda Yankes, tak lepas dari masih adanya berbagai kritikan ke RS yang masih membedakan pelayanannya. Dimana pelayanan ke orang kaya berbeda dengan pasien orang miskin. Pun, pasien dengan BPJS Kesehatan dengan yang tidak, masih banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanannya.

"Hal ini yang kita harapkan hilang dengan adanya Ranperda ini. Walau secara umum kita nilai Yankes di RS kita masih terbilang cukup," ujarnya.

Dari beberapa rapat pembahasan Ranperda Yankes, ada beberapa hal yang menarik dicatat. Serta menjadi evaluasi Pansus DPRD Kabupaten Malang maupun tim Ranperda Pemkab Malang.

Pertama, adalah adanya penggabungan Ranperda Yankes untuk RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang. Dimana, dari catatan hasil pembahasan, walau kedua RSUD berbeda tipe tapi substansinya sama. Dengan hal itu pula Ranperda Yankes di dua RSUD akan dilakukan penggabungan dan jadi satu aturan.

Catatan kedua,  jenis tarif harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien sehingga masyarakat pengguna jasa kesehatan merasa puas. Serta Pansus DPRD berharap juga bahwa pihak RSUD memiliki tenaga administrasi yang khusus membantu mengurus administrasi pasien pengguna BPJS.

Hal lain yang jadi catatan adalah terkait fasilitas yang wajib dimiliki oleh RSUD dalam melayani kesehatan masyarakatnya. Sehingga dengan adanya fasilitas yang lengkap, diharapkan Yankes pun semakin maksimal.

"Pelayanan kesehatan secara maksimal harus diperhatikan. Diskriminasi harus ditiadakan bagi pasien. Ini menjadi salah satu amanat regulasi terkait pelayanan dasar pada masyarakat. Karena itu kita kawal Ranperda Yankes ini sebaik mungkin," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Dari informasi yang diterima wartawan, draft Ranperda Yankes terdiri dari 33 pasal dan 12 bab yang berisi tentang kewajiban RS dan masyarakat serta berbagai fasilitas yang disediakan.

Terpisah, Bupati Malang Sanusi pun merespon positif langkah Pansus DPRD Kabupaten Malang terkait Yankes di RSUD. Pasalnya, sektor kesehatan merupakan prioritas Pemkab Malang yang akan terus didorong secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat sehat. Sehingga, calon bupati dari PDI Perjuangan ini juga menyampaikan hal senada terkait Ranperda itu.

"Sejak awal saya fokus dengan kesehatan. Ini layanan dasar yang diamanahkan aturan. Kita tentunya akan mendukung penuh terkait itu," ucapnya.

Sanusi juga menegaskan sampai akhir jabatannya sebagai bupati, awal tahun 2021 nanti. Prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokusnya. Setelahnya adalah bidang infrastruktur sebagai prioritas lainnya.

"Adanya regulasi daerah akan semakin menguatkan Yankes kedepannya. Saya tentunya dukung itu untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.