Wali Kota Malang Sutiaji (berdiri) saat hadir di in house training II (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (berdiri) saat hadir di in house training II (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pengalaman tentang penguatan keuangan daerah menjadi topik utama dalam in house training hari kedua yang digelar Mas'ud Said Institute (MSI), Kamis (20/2/2020).

Baca Juga : Pertama Kalinya di Malang Ada Studio Apartemen Luas Harga Termurah Hanya di Kalindra

Sehari sebelumnya, sekitar 30 peserta yang berasal dari unsur pejabat Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tuban sudah lebih dulu mendapatkan materi tentang 'Pentingnya Financial Capacity dan Penguatan PAD' serta materi 'Pembelajaran Daerah di Jatim Tentang Peningkatan PAD' pada hari pertama yang dilangsungkan di Hotel Savana, Rabu (19/2/2020).

"Salah satu hal penting yang patut menjadi pembelajaran bersama oleh Perangkat Daerah (PD) di daerah-daerah selain mengoptimalkan potensi agar penerimaan melonjak adalah tentang bagaimana mengawal proyek-proyek dari pusat atau kementerian supaya efektif dan tepat sasaran. Harus ada upaya jemput bola," ujar Pembina MSI yang juga pemateri in house traning, Prof Dr M Mas'ud Said MM melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTIMES.

Mantan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah itu lantas memberi ilustrasi secara gamblang. Dia menyampaikan, anggaran kementerian cukup besar dan peruntukannya bisa dioptimalkan di masing-masing daerah.

Sayangnya, cukup banyak daerah yang belum tahu. Padahal mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Mulai dari pemetaan anggaran, lalu ditindaklanjuti langsung dari proses surat menyurat dan dikawal sampai dengan realisasinya.

Hal itu diamini Direktur MSI, Abdul Muntholib. Menurutnya, banyak peserta yang mendapat pencerahan karena mengikuti in house training.

"Rata-rata peserta adalah pejabat eselon 2 dan 3 PD penghasil serta direktur-direktur BUMD di daerahnya. 70 persen di antaranya kepala rumah sakit dan kepala puskesmas. Selain ada juga Kepala Bappeda, Kepala Bidang Pajak hingga Kepala Bagian Keuangan Pemda. Mereka mendapat inovasi-inovasi baru yang besar kemungkinan bisa diterapkan di daerahnya nanti," tutur Tholib, sapaan akrabnya.

Apalagi setelah mereka mendapat tambahan materi dari Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji. Pemilik kursi N1 itu membeberkan sejumlah strategi untuk meningkatkan PAD yang terbilang sukses dijalankan Pemkot Malang sejauh ini.

"Strategi optimalisasi PAD bisa kami tempuh dengan tiga cara utama, yakni dengan menyempurnakan tata kelola PAD, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," tutur orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Tak heran, bila dengan strategi-strategi tersebut dalam APBD 2020  PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 731 miliar atau naik Rp 198 miliar (39%) dibanding tahun 2019. Sektor pajak daerah ditargetkan naik signifikan dari Rp 430 M menjadi Rp 621 M.  Pada tahun 2019, realisasi sukses melampui target (110,8%).

"Namun demikian, Pemkot Malang dalam merumuskan strategi tidak hanya berorientasi pada penerimaan PAD, tapi juga fokus mindset ke depan didorong menuju sebesar-besarnya outcome kinerja PAD bagi kota dan masyarakatnya," urai Sutiaji.

Baca Juga : Tips Aman Ambil Uang di Mesin ATM Saat Pandemi Covid-19

Kesuksesan tersebut juga tak lepas dari peran penting Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendongkrak PAD dari sektor pajak karena terobosan-terobosannya.

Tercatat sejak masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) lalu bertransormasi menjadi  Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) dan kini menjadi Bapenda, mereka telah menggeber 50 jurus inovasi untuk meningkatkan PAD Kota Malang.

Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT menambahkan, segala kesuksesan tersebut tak bisa diraih tanpa sinergi dan kerja sama berbagai pihak dan mitra kerja.

"Upaya pencapaian target PAD akan sangat terbantu apabila Pentahelix stakeholders kota bekerja sama dalam peran masing-masing," seru Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu merinci, selain pentahelix yaitu pemerintah selaku fasilitator-regulator,  akademisi sebagai konseptor, pelaku dunia usaha sebagai enabler, masyarakat sebagai akseletator dan media selaku expander, juga diperlukan sinergi dengan jajaran-jajaran terkait lainnya.

"Kami juga menjalin MoU lintas sektoral seperti dengan kejaksaan, kepolisian, pelaku usaha, organisasi profesi mulai dari notaris hingga wartawan. Sinergi inilah yang memperkuat kolaborasi dalam upaya mencapai target dan meningkatkan PAD Kota Malang," tandas Sam Ade yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania.

Tak melulu menyampaikan tentang keberhasilan-keberhasilan saja, dalam sesi diskusi tersebut Ade juga menyampaikan tentang hambatan dan kegagalan programnya serta hasil monev dan rekomendasi ke depan supaya tidak terjadi kegagalan serupa.

Misalnya program e-Tax dengan BRI yang dinilai kurang signifikan dalam mendongkrak PAD dan juga hambatan memenuhi target pajak di tahun 2019 lalu.